" Sepanjang yang saya ingat, baru kali ada presiden mengumumkan ke hadapan media, ke hadapan publik bahwa akan ada promosi 60 jabatan untuk pati. Pak Harto saja tidak pernah melakukan itu. Karena itu diserahkan langsung kepada Panglima TNI," kata Mahfudz.
Tapi yang terjadi kata dia, presiden yang sampaikan ke publik akan ada promosi. Bagi Mahfudz ini adalah pesan politik presiden yang menarik dianalisa.  Mahfudz agar heran, kenapa harus disampaikan presiden? " Karena selama ini,  tidak pernah ada presiden  mengumumkan akan ada promosi 60 dirjen di kementerian kan?" kata Mahfudz.
Dalam pandangan Mahfudz, solusi ini tidak menyelesaikan masalah secara  keseluruhan. Termasuk ide untuk menempatkan perwira tinggi dan menengah  di jabatan struktural sipil. Walau pemerintah berdalih menunggu revisi UU TNI, tapi ide itu perlu dikritisi bersama. Kalaupun ide tersebut  ingin dilaksanakan, Mahfudz kurang yakin  yakin para perwira TNI bersedia menerima solusi itu.
" Â Kenapa? Karena itu akan menggerus jati diri dan karakter mereka sebagai prajurit TNI. Sama saja kita pindahkan ikan di lautan, kita pindahkan ke jalan raya. Tiba-tiba seorang Mayjen misalnya, ditugaskan menjadi kepala Badan Pertanahan Nasional. Atau seorang Brigjen tiba-tiba harus ditugaskan menjadi kepala dinas di kantornya gubernur DKI. Saya yakin mreka tidak mau. Karena mereka tidak dididik untuk menjadi aparatur birokrasi sipil. Mereka disiapkan mempertahankan negara," urai Mahfudz.
Mahfud mengkritik itu. Baginya, kalau ada pihak yang  punya pikiran menarik TNI masuk ke wiayah sipil, entah itu presiden atau politisi DPR, maka itu bukan saja mengkhianati reformasi  tapi secara sistematis bakal menghancurkan institusi TNI.
"Saya yakin teman-teman di TNI tidak happy kalau dikasih jabatan sipil. Itu bukan dunia mereka," katanya.
