" Saya lebih utamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini sekadar masukan kepada teman-teman Badan Pemenangan Nasional Prabowo. Kalau ada kampanye ke sini enggak ada artinya. Sudah 99 persen. Tapi yang harus dibangun sekarang, sebuah sistem bagaimana mereka yang hadir mendapat arahan untuk kerja setelah pulang," tuturnya.
Dirinya selalu melihat sesuatu itu agar  jangan banyak tapi ibarat buih di lautan. Mending hanya sebagian saja atau  sedikit tapi kerja cerdas dan efektif. Pasti luar biasa dampaknya.
" Saya enggak tahu siapa yang akan jadi presiden. Siapapun kita doakan, yang terpilih nanti akan membawa dampak positif kepada bangsa dan negara, kepada seluruh umat manusia di Indonesia. Kita doakan mereka bisa membawa Indonesia lebih baik," katanya.
Ia menambahkan, setiap orang pasti  punya keyakinan masing-masing tentang siapa  yang lebih baik dalam Pilpres. Oleh karena itu, ia  ingin memberikan masukan-masukan saja kepada presiden yang akan terpilih nanti.
" Â Kepada pemerintah yang akan datang, seluruh warga negara, wajib mengetahui sebuah hukum atau peraturan bila sudah disahkan apalagi diumumkan," ujarnya.
Tidak boleh, kata dia, Â ada warga negara mengatakan, tidak tahu isi peraturan. Atau mengatakan belum pernah baca. Seorang kepala negara dalam rezim pemerintah manapun, tidak boleh mengatakan tidak tahu isi peraturan tersebut. Padahal dia yang tanda tangan. " Ini tidak boleh terjadi," kata Nasrullah.
Apalagi kalau presiden, lanjut Nasrullah. Presiden adalah orang yang menandatangani produk hukum. Karena itu tak boleh ia mengatakan  saya tidak baca lagi. Pemimpin itu harus tanggung jawab. Karena kalau ada pemimpin yang mengatakan tidak baca lagi terhadap aturan yang ditekennya, dia  tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin.
" Kemudian, hukum atau produk hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak mengikuti perkembangan zaman, waktu dan tempat, jangan terlalu sering digunakan. Karena nanti masyarakat akan menuding bahwa hukum tersebut sudah ketinggalan zaman," katanya.
Apalagi,  kata dia, kalau hukum digunakan sebagai alat pemukul yang mengkritisi pemerintah. Bahkan kalau sekadar dipakai untuk pemukul lawan politik. Itu  tidak boleh dilakukan. Terlebih kepada yang mengkritisi sebuah penegakan hukum. Karena mengkritisi hukum adalah kewajiban seluruh kalangan intelektual. Yang namanya oposisi di negara manapun, kerjanya pasti mengkritisi. Bukan hanya menjadi pengamat.  Intinya di sini, hukum yang digunakan adalah hukum yang baik.
"Penerapan dan penegakan hukum harus adil, berimbang, tidak boleh pandang bulu, dan jangan ada disparitas rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai kepada si A ditegakkan hukum, kepada si B tidak. Nanti kalau itu terjadi, masyarakat tidak percaya lagi pada penegakan hukum. 'Ah penegakan hukum itu basa-basi'. Saya tidak katakan tumpul ke atas, tajam ke bawah," urainya.
Kata Nasrullah,  membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum butuh waktu yang lama sekali. Jangan hanya kepentingan sempit dan sesaat, lantas  kepentingan rakyat yang dikorbankan. Aparat penegak hukum  pun harus melepaskan diri dari keberpihakan suatu rezim pemerintahan manapun. Tidak terjebak, apalagi terlibat, baik sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak sengaja. Diam-diam atau terang-terangan dalam penegakan hukum kepada kepentingan politik dan sesaat.
