Ketika itu lanjut Rizal marak terjadi  bisnis patgulipat antara elite Orde Baru dengan pihak Jepang. Pasca Malari pecah, setahun kemudian PM Jepang Tanaka jatuh, karena terbukti dia  disogok perusahaan Amerika dalam penjualan pesawat.
"Tema ketidakadilan dan dominasi asing sampai hari ini masih kuat sekali," Â katanya.
Ketidakpuasan terhadap kekuasaan pun kata Rizal kembali membuat pada tahun 1978. Saat itu, ia masih jadi mahasiswa. Tapi antara peristiwa Malari dengan protes yang terjadi pada tahun 1978, esensinya. " Waktu itu kita tidak mau Indonesia yang otoriter. Kita mau Indonesia yang demokratis Kita mau Indonesia yang bebas KKN. Akibatnya, kampus ITB diduduki tentara tiga tahun, UGM diserbu, Unhas diserbu. Saya sendiri dan kawan kawan dipenjara 1,5 tahun. Apa temanya? Ketidakadilan, anti KKN, demokratisasi," katanya.
Sekarang pun kata Rizal, tema kehidupan hari ini,  masih sama seperti yang disuarakan para tahun 1974 atau tahun 1978, yakni seputar masalah ketidakadilan. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini pun menurut Rizal salah kaprah. Ini terjadi karena Indonesia  sok-sok ikut sistem politik di Amerika. Di Amerika,  partai tidak dibiayai negara. Partai di Amerika bisa  bisa kumpulkan dana dari rakyat atau perusahaan.
" Kita sok jago ikut sitem itu. Akibatnya, terjadi korupsi paling gede di Indonesia, korupsi politik. Kita harus ganti sistem ini. Partai dibiayai negara. Sehingga tugas partai hanya cari kader yang amanah, yang bagus. Jadi, roh kriminal demokrasi harus kita ganti jadi roh amanah dan pemerintahan yang baik. Itu bisa dilakukan, sehingga partai politik enggak sibuk cari duit. Baru demokrasi bekerja untuk perbaikan rakyat," katanya.
Demokrasi yang sekarang kata dia, Â bekerja untuk memperkaya elit. Mereka para elit baik di DPR dan eksekutif yang sangat diuntungkan. " Ini harus kita hentikan, kalau kita ingin demokrasi bekerja untuk rakyat kita. Dan tema anti-KKN sebetulnya pesan utama gerakan reformasi. Tapi hari ini demokrasi kita, mohon maaf, partai-partai yang kita anggap ujung tombak demokrasi, dikelola bagaikan oligarki, bagaikan CV," kata Rizal.
Jadi kata Rizal lagi, sistem politik harus dibenahi. Partai  hrus dibiayai negara seperti di Eropa, Australia dan sebagainya. Masalah keadilan juga harus jadi perhatian. Sebab banyak yang menganggap pemerintah tidak adil. Misal dalam  masalah  hukum.
"Kalau ada yang hoax, aktivis label Islam ditangkap. Tapi yang lain tidak ditangkap. Hukum yang benar ini harusnya siapapun hoax, jangan ditanya agama, suku, statusnya. Proses. Itu baru adil. Tapi hari ini, walau Mas Jokowi keliling pesantren, undang tokoh pesantren ke istana, buat mayoritas umat Islam, enggak adil kok ini. Pemimpin itu harus adil. Baru dihormati, baru disayangi oleh rakyatnya," tuturnya.
Rizal juga menilai  Jokowi bagusnya hanya di awal-awal daja. Karena Jokowi  kampanye dengan spirit Trisakti yang menurut Rizal antitesa dari neoliberalisme. Tapi begitu angkat menteri, yang disayangkan, Jokowi justru memilih yang anti Trisakti.
"Misal bicara stop impor, kedaulatan pangan. Tapi pilih menteri rajanya impor. Ini paradoks. Hari ini, petani pangan di Pulau Jawa kecewa sekali. Karena impor gula berlebih-lebih, impor padi berlebih-lebih. Petani kebun di luar Jawa yaitu kebun sawit, kopra, karet, karena harga anjlok hampir 80%. Pemerintah enggak bikin apa-apa. Kalau harapan dukungan dari petani, saya mohon maaf. Sudah selesai," katanya.
Demikian juga kehidupan para  nelayan, kata Rizal. Menteri Kelautan  Susi Pudjiastuti gebrakannya memang bagus sekali dengan berani menenggelamkan kapal para pencuri ikan. Tapi yang ia sayangkan, Menteri Susi,  empatinya terhadap nelayan agak kurang. " Dulu saya coba imbangin, ciptakan asuransi untuk nelayan. Sayang tidak diteruskan. Nelayan itu paling miskin di seluruh Indonesia. Begitu juga buruh. Organisasi buruh paling besar tidak pro Mas Jokowi. Organisasi yang diakomodasi ecek-ecek. Tapi organiasi buruh yang betul-betul kuat di akar, sama sekali dimusuhi," katanya.
