Masalah sinyal telekomunikasi menjadi problem tersendiri di Kalimantan Utara. Dan, saya yang saat itu sedang ada di Tanjung Selor, ibukota Kalimantan Utara dalam rangka peliputan, merasakan betul, bagaimana susahnya akses jaringan telekomunikasi. Sinyal naik turun. Susah menikmati sinyal yang stabil.
Maka, jika pakai kartu dari provider yang jangkauannya tak begitu luas, jangan harap bisa menikmati sinyal. Bisa berkirim pesan pendek pun masih untung. Masalah sinyal ini pula yang jadi perhatian Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Triyono Budi Sasongko menjelang pemilihan kepala daerah serentak ini. Triyono merasa kebat kebit, khawatir jaringan telekomunikasi anjlok atau bahkan mati saat hari pemungutan suara.
Maka, agar hal terburuk itu tak terjadi, jauh-jauh hari, ia sudah menyurati pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk ikut memastikan jaminan telekomunikasi di Kaltara stabil. Karena ada proses rekapitulasi secara elektronik atau online.
" Saya sudah berkirim surat ini, jamin ketersediaan jaringan. Saya sudah minta kepada Pak Menteri Kominfo bisa menjamin penghitungan suara," kata Triyono saat berbincang di ruang kerjanya di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara.
Tidak hanya itu, ia pun berkali-kali menelpon Dirjen Postel Kominfo untuk memastikan hal yang sama. Menurutnya, masalah jaringan telekomunikasi harus dipastikan aman. Bila tidak, ini bakal jadi masalah. Tak hanya Dirjen Postel yang ia telpon, tapi juga pihak provider juga ikut disuratinya untuk memastikan hal yang sama.
" Kalau tidak ini mengandung kerawanan. Kalau hitung manual lebih cepat dari elektronik kan bisa kacau," kata Triyono.
Triyono juga mengatakan bahwa sampai saat ini situasi di Kalimantan Utara menjelang Pilkada serentak secara umum aman. Namun memang dari hasil pemetaan pihak Kementerian Dalam Negeri, yang sudah dilaporkan pada acara Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, yang dihadiri Presiden Jokowi, Kaltara dikategorikan daerah rawan atau merah. Kaltara termasuk daerah yang harus diwaspadai.
" Indek kerawanan kita 2,74. Kerawanan didasarkan pada indikator profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah," ujar mantan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut.
Saat bertemu dengan Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, masalah jaringan pun diadukan ke Penjabat Gubernur. Ketua KPU Kaltara, Suryanata, meminta agar penjabat gubernur bisa memastikan masalah jaringan, terutama meminta jaminan Telkom yang jadi operator dalam penghitungan elektronik.
" Tolong Pak Gub, masalah jaringan telekomunikasi bisa dipastikan," katanya.
Penjabat gubernur yang dimintai tolong, mengatakan, ia sudah berusaha meminta pihak kementerian komunikasi ikut memastikan. Dan, jawaban dari Kominfo, menyatakan siap membantu memastikan jaringan.
" Ini kan juga sudah instruksi Presiden, bahwa semua pihak harus ikut menyukseskan Pilkada serentak," kata Triyono.
