Ruang rapat di lantai 7, komplek gedung Kementerian Dalam Negeri, masih ramai. Padahal, jarum jam sudah menunjukan pukul delapan malam lewat, mendekati pukul sembilan malam.
Di meja ruang rapat, terhidang beberapa piring berisi gorengan dan potongan martabak manis. Beberapa orang tampak serius memelototi layar laptop. Sementara di ujung meja rapat, Bahtiar, yang memimpin rapat tampak juga serius menjelaskan suatu masalah. Di depan dia, di ujung meja rapat seberangnya sebuah layar besar sedang menampilkan apa yang dibahas dalam rapat. Saya, kebetulan diundang hadir malam itu, Jumat, 18 September 2015. Saya hadir dengan beberapa orang wartawan. Bahtiar sendiri adalah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Jarum jam menunjukan pukul sembilan lewat, ketika Bahtiar mengakhiri rapat. Saya dan beberapa wartawan dipersilahkan duduk. Sementara 'pasukan' Bahtiar sibuk membereskan berkas.
" Oke rapat kita akhiri dulu. Siapkan nanti lagi. Sabtu kita lanjut," kata Bahtiar kepada stafnya. Mereka pun serempak menyatakan siap.
Pada kami, para wartawan Bahtiar mengungkapkan apa yang dibahas dalam rapat. Katanya, ia dan pasukannya sedang menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Umum yang salah satu poinnya mengatur tentang tugas dan fungsi seorang camat.
Draf RPP tentang Pemerintahan Umum itu sendiri, kata Bahtiar, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Bahtiar lagi, dalam RPP, posisi camat nanti tak bisa lagi dianggap remeh. Posisinya dikuatkan. Dia tak hanya aparatur pemerintahan. Tapi juga ia punya kewenangan mengkoordinasikan Danramil dan Kapolsek.
" Sabtu bukannya libur bang?" tiba-tiba saya nyeletuk.
Bahtiar pun tertawa mendengar celetukan saya. Katanya, bila negara sudah memanggil, ia dan pasukannya harus siap. Waktu libur untuk keluarga pun harus diwakafkan demi negara. Apalagi, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo sudah mewanti-wanti, kalau bisa RPP selesai dalam dua bulan.
" Pak Dirjen tanya, bisa selesai dalam dua bulan? Saya jawab, bisa. Kalau komandan sudah perintahkan, ya harus dilaksanakan dan amankan. Dan kemarin, ketika lapor progres, Pak Dirjen kaget, dua minggu sudah 30 persen," ujar Bahtiar.
Sebelumnya, saya juga sempat mewawancarai Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Budi Prasetyo. Menurut Budi, RPP yang sekarang sedang dikerjakan oleh Bahtiar dan pasukannya sangat penting. Karena itu bagian dari upaya menegakan poros pemerintahan. Camat, sebagai bagian pemerintahan garda depan, posisinya bakal diperkuat.
" Posisi camat kedepan nanti sangat strategis, dia bisa melakukan koordinasi dengan Danramil, Kapolsek, tokoh masyarakat, kepala desa, lurah dan tokoh agama," katanya.
Dengan koordinasi yang kuat, kata Budi, setidaknya camat akan mempunyai kemampuan dalam melakukan deteksi dini. Dan ini sangat penting dalam menciptakan stabilitas pemerintahan, terutama dalam mencegah potens konflik.
