[caption caption="Mendagri Tjahjo Kumolo dikepung wartawan"][/caption]
Hari Rabu, 9 September 2015, beberapa wartawan masih setia menunggu di lantai 1, gedung utama Kementerian Dalam Negeri. Padahal, ketika itu malam telah merambat. Di gedung utama itulah, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berkantor.
Setelah lumayan lama menunggu, yang ditunggu datang. Sosok tinggi berbaju hitam turun dari lift. Dia Tjahjo Kumolo, orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri. Para wartawan yang sebagian duduk-duduk di meja yang tak jauh dari ruangan Pusat Penerangan Kemendagri langsung berhamburan, mencegat Mendagri yang hendak melangkah keluar menuju mobilnya. Mereka pun langsung merubung mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Pertanyaan demi pertanyaan terlontar. Salah satu wartawan menanyakan tentang pertemuan Mendagri dengan Duta Besar Jepang, Yasuaki Tanizaki yang dilakukan pada pagi hari. Menteri Tjahjo pun kemudian menerangkan panjang lebar, apa saja yang dibicarakan dengan Dubes Jepang. Katanya, banyak hal yang dibicarakan mulai dari soal pemulangan tulang belulang para tentara Jepang, yang masih ada di beberapa daerah di Indonesia. Kepada Dubes Jepang, kata Tjahjo, pemerintah Indonesia, akan membantu pemulangan tulang belulang serdadu Nippon tersebut.
Hal lain yang dibahas dengan Dubes Jepang, kata Tjahjo, adalah tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia telah menjelaskan kepada Dubes Jepang, bahwa untuk rute Jakarta-Bandung, yang dibutuhkan adalah kereta sedang, bukan cepat. Isu ekonomi juga jadi pembahasan lain yang dibicarakan dengan Dubes Jepang. Banyak hal, kata Tjahjo yang ia bicarakan dengan Dubes Jepang. Bahkan ia meminta Dubes Jepang keliling Indonesia, untuk melihat potensi-potensi apa saja yang bisa ditanamkan investasi.
Setelah menjawab berbagai pertanyaan, Menteri Tjahjo pun melangkahkan kaki menuju mobilnya. Tiba-tiba seorang wartawan melontarkan pertanyaan, meminta tanggapannya atas usul Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bubarkan.
Menteri Tjahjo pun menghentikan langkahnya. Wartawan itu pun kembali melengkapi pertanyaannya, bahwa Ahok juga akan mengusulkan revisi UU Pemda, dimana dalam UU itu diatur klausul tentang pendidikan tinggi kepamongprajaan.
" Silahkan. Silahkan revisi. Saya enggak mau komentar," cetus Tjahjo.
Pertanyaan seputar IPDN kembali terlontar. Kali ini soal praktek kekerasan yang pernah terjadi di IPDN. Mendengar pertanyaan itu, Tjahjo berkata dengan tegas.
" Kalau soal kekerasan, Rektor tanggung jawab. Terjadi lagi saya copot. Jangan salahkan praja. Kita terapkan revolusi mental. Presiden juga menaruh perhatian," katanya.
Tapi kembali ada wartawan yang minta penegasan sikap Mendagri soal usul pembubaran IPDN yang dilontarkan Ahok. Menteri Tjahjo pun menjawab tak kalah tegas. Bahkan jawabannya bernada sindiran kepada Ahok.
