Â
Digesernya Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso berbuntut panjang. Kini Fraksi PDIP yang tak tinggal diam dan mulai bergerak. Pansus Pelindo II, mereka gulirkan.Â
Â
" Kami serius membentuk Pansus Pelindo," kata salah satu anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, saat berbincang dengan saya via layanan aplikasi kirim pesan Whatapp, Jumat sore.
Â
Rencana pembentukan Pansus itu sendiri juga disuarakan oleh Trimedya Pandjaitan, anggota Komisi III yang juga politisi banteng. Via WhatsApp, Masinton mengungkapkan perlunya dibentuk Pansus Pelindo. Kata dia, ada aroma tak sedap dalam pergeseran Komjen Budi Waseso atau karib disapa Buwas. Aroma tak sedap itu, adalah intervensi kepada institusi kepolisian untuk 'menyingkirkan' Kabareskrim yang sedang getol-getolnya membongkar kasus kakap, salah satunya Pelindo II. Dan, penggeledahan di kantor Pelindo, menurut Masinton yang membuat Jenderal Buwas dimutasi. Ini janggal. Apalagi, setelah penggeledahan, Direktur Pelindo II, RJ Lino mengadu ke Menteri BUMN dan Kepala Bappenas atas aksi Bareskrim. Jadi, kata dia, sulit untuk tak mengaitkan itu dengan 'terbuangnya' Jenderal Buwas dari Trunojoyo.Â
Â
" Nuansa intervensi sangat terang benderang dibalik pergeseran Kabareskrim Polri," kata Masinton.Â
Â
Saya pun bertanya, apakah ada intervensi dalam proses mutasi Jenderal Buwas dan apakah itu terkait juga dengan kasus yang ditangani Bareskrim? Masinton menjawab, intervensi itu begitu terang benderang. Walau banyak pihak mengatakan, tak ada intervensi, namun khalayak ramai katanya tak bisa dibohongi.Â
Â
Tak bisa sebuah proses penegakan hukum di intervensi, apalagi oleh penguasa, cetus Masinton. Bila itu yang terjadi, hanya menambah kacau upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Jadi, Pansus yang sedang digulirkan PDIP, tujuannya untuk membongkar, ada apa dibalik itu. Ia sendiri menangkap ada aroma tak sedap dalam kasus Pelindo II, sehingga seorang Kabareskrim yang sedang mengusutnya perlu 'dibuang'.
Â
"Tidak boleh penegakan hukum yang dilakukan institusi Polri di intervensi oleh individu-individu," kata dia.
Â
Lantas saya kembali bertanya, " Andai Pansus sudah terbentuk, siapa saja yang akan dipanggil?"
Â
Atas pertanyaan itu, Masinton menjawab dengan tegas. " Seluruh pihak yang diduga terlibat dalam skandal KKN di Pelindo II. Pokoknya pihak yang terlibat," katanya.Â
Â
" Kapolri, RJ Lino, Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Sofyan Djalil, akan dipanggil?" penasaran dengan para pihak yang terlibat, saya pun bertanya lagi.Â
Â
" Yess, bongkaar," jawab Masinton.Â
Â
Saya pun kembali ajukan pertanyaan. Kali ini pertanyaan saya tentang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). " Pak JK juga akan di panggil?"Â
Â
Agak ada jeda, sebelum akhirnya Masinton mengirimkan jawaban via Whastapp. " Belum ke sana (JK) karena perlu pendalaman," jawabnya.Â
 Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dirinya menelpon langsung Jenderal Buwas, mempertanyakan aksi penggeledahan Bareskrim di kantor Pelindo. Jenderal Buwas sendiri membenarkan, bila dirinya memang di telepon Kalla yang ketika itu sedang ada di Koreas Selatan.Â
Kemudian Masinton kembali mengirimkan pesannya via Whatsapp. Kata dia, dalam pesannya, miniatur tata kelola negara ala Orba ada di Pelindo II. Dirut (RJ Lino) berperilaku diktator. Proyek-proyek dikuasai keluarga dengan cara KKN.
Â
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H