“Saya lihat sendiri servernya ada. Di Merdeka Utara ada 600 tera. Di Kalibata 37 tera, dan server cadangan ada di Batam. Jadi semua ada di wilayah Republik Indonesia,” kata Fadli.
Usai rombongan politisi Senayan pamit, giliran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman yang memberi keterangan pada para wartawan. Irman mengatakan, server utama data kependudukan ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Menurut Irman, Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri sudah diberi penjelasan tentang itu.
"Saya sudah lapor ke Pak Menteri waktu di Jogja tapi kan Pak Menteri sangat terbuka sama wartawan dia dapat info dan menyampaikan pada wartawan. Tapi setelah disampaikan ke saya, saya berkomunikasi dengan kawan-kawan, ITB (Institut Teknologi Bandung), Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan lainnya memastikan bahwa server di dalam negeri,"tutur Irman.
Selain itu, kata Irman, dari sistem keamanan pun sudah terjamin, karena melibatkan Lemsaneg. Bahkan Lemsaneg sudah menjamin itu, kalau data tak bisa diakses oleh pihak-pihak yang tak berwenang. Tidak hanya itu lembaga sandi juga sudah mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan data di bobol pihak luar. Irman mengakui, potensi pembobolan memang ada. Tapi, suda ada antisipasi dengan sistem keamanan berlapis. Mengenai server itu sendiri, Irman menegaskan, bahwa server ada di dalam negeri, bukan di luar negeri.
Irman menambahkan konsorsium juga sudah diminta untuk melakukan transfer teknologi secara maksimal. Sehingga nanti saat masa kerja konsorsium habis, tenaga internal Ditjen Kependudukan sudah siap. Sebagai koordinator transfer teknologi sudah ditunjuk BPPT untuk mengurus lagi. Sementara untuk keamanan data itu menjadi kewenanan Lemsaneg. Di tim itu lengkap, terdiri dari BPPT, Lemsaneg dan lembaga lainnya.
Prinsipnya, kata dia, Mendagri sudah mengetahui data center ada di Jakarta, bukan di luar negeri. Sudah dilaporkan pula bila data kependudukan aman. Terkait adanya informasi blanko palsu, itu pun semuanya sudah dilaporkan ke polisi, karena itu ranah hukum. Namun sistem e-KTP sendiri cukup ketat jadi sulit memalsukan blanko aseli. Irman yakin dengan sistem yang sudah dibuat, blanko sulit dipalsukan. Jadi secara sistem sudah ada antisipasi, sehingga kalau pun ada blanko yang dipalsukan, e-KTP tak bisa dicetak.
Irman juga mengungkapkan, BPPT saat ini sedang merancang chip produk dalam negeri. Jadi nanti, komponen e-KTP, mayoritas buatan negeri sendiri. Mengenai penghentian program e-KTP, Irman mengatakan tak sepenuhnya dihentikan. Pelayanan masih tetap dilakukan. Hingga sekarang, tak ada daerah yang mengeluhkan itu. "Pelayanan jalan, pencetakan juga jalan,"kata Irman.
Mendagri sendiri, kata Irman saat menghadiri pertemuan dengan para kepala dinas kependudukan di Yogyakarta, sudah menyampaikan pelayanan e-KTP tak bisa dihentikan. Apalagi ada 15 ribu warga dalam sehari yang membutuhkan e-KTP. Intinya evaluasi data center akan dilakukan, namun tidak sampai mengganggu pelayanan.
Sebelumnya, pada 17 November 2014, mantan Kepala BPPT, Marzan Iskandar juga sudah angkat suara menjelaskan persoalan server e-KTP yang jadi polemik. Dengan tegas Marzan membantah bila disebut server e-KTP berada di luar negeri. Menurutnya, server e-KTP, ada di Indonesia. Marzan juga menjamin data yang tersimpan dalam server aman, karena melibatkan Lembaga Sandi Negara. Ia justru heran, bila dikatakan server data kependudukan ada di luar negeri. Karena logikanya, untuk data yang masuk kategori rahasia, tak mungkin pemerintah gegabah dan ceroboh, apalagi sampai menempatkan server di luar negeri.
" Secara logika enggak mungkin. Tim pasti sangat mempertimbangkan aspek-aspek security dan kedaulatan kita terhadap data-data penduduk. Kriteria keamanan dan kedaulatan itu yang menjadi kriteria penting. Setahu saya, server data center yang utama ada di Kemendagri,"kata Marzan ketika itu.
Jadi kata dia, tak benar bila ada yang mengatakan server e-KTP di tempatkan di luar negeri. Sepengetahuan dia, server utama e-KTP ada di Kementerian Dalam Negeri. Sementara recovery servernya ada di Batam. " Jadi menggunakan otoritas Batam. Jadi enggak ada kaitannya kalau itu bisa diakses oleh asing" kata dia.