Sutopo pun menyebut salah satu ikhtiar yang bisa mengurangi kerusakan dahsyat dari bencana gempa dan tsunami yaitu adanya gladi gempa dan tsunami. Idealnya, kata dia, gladi itu dilakukan secara rutin di setiap kabupaten atau kota.
" Dan Pemda mestinya mengalokasikan anggaran rutin untuk pelaksanaan gladi tersebut," kata dia.
Tapi BNPB sendiri, katanya sudah punya program gladi tersebut. Tiap tiba 1 Oktober lembaganya melakukan gladi nasional. Peserta gladi, kata dia, melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari nak-anak sekolah hingga pekerja pabrik. Gladi sangat penting katanya.
Jepang, negeri langganan bencana juga menerapkan itu. Misalnya Distrik Taro, Jepang, pernah gempa dan tsunami tahun 1896 jumlah korban tewas 83%. Lalu, setelah itu di gelar gladi rutin sebagai antisipasi bila tsunami kembali datang menerjang. Benar saja tsunami kembali menerjang pada 1993.
" Tapi jumlah korban berkurang menjadi 20% dan tsunami 2011 hanya 6% dari total jumlah penduduk," katanya.
Di negeri matahari terbit, bangunan umum dan bisnis yang berada di daerah risiko tinggi tsunami didesain tahan gempa dan dapat digunakan sebagai evakuasi vertikal. Dan dengan rutin digelar latihan evakuasi masyarakat sesegera mungkin ke tempat-tempat tinggi di gedung tersebut.
" Hidup harmoni dengan risiko bencana menjadi pilihan penduduk Jepang," katanya.
Jepang juga, negeri yang cepat berbenah dari kerusakan bencana. Dan tahu mana yang mesti di prioritaskan. Misalnya emulihan infrastruktur yang dilakukan secara cepat.
" Jalan tol di Tohoku Expressway selesai hanya 11 hari seteleh tsunami," kata Sutopo.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berkontribusi pada transportasi dalam pengiriman barang dan logistik saat darurat, tetapi juga memulihkan ekonomi Jepang. Selain itu, saat bencana, mass media tidak ada yang menyiarkan hal-hal yang menyedihkan.
" Mayat dan hal-hal yang membuat masyarakat panik, misal terkait PLTN mass media tidak boleh menyiarkan secara saintifik sehingga masyarakat menjadi panik," kata dia.