Pada 2010, Kementerian Dalam Negeri punya gawean. Gaweannya, menatar kepala daerah yang baru terpilih dalam Pilkada. Tajuk gaweannya, adalah, ”Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,”.
Orientasi itu adalah sebuah program anyar Kementerian Dalam Negeri. Penggagasnya tak lain adalah orang nomor satu di kementerian itu, Gamawan Fauzi. Beruntung, karena bekerja di media, dan pos liputan di Kementerian Dalam Negeri, acara orientasi itu salah satu yang saya liput.
Kala itu, pembukaan orientasi kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang memberi kata sambutan. Dalam sambutannya Gamawan banyak menyindir tentang perilaku kepala daerah. Khususnya yang baru jadi jawara Pilkada. Sindiran itu dilontarkan Gamawan di hadapan para kepala daerah yang baru terpilih dalam Pilkada yang mengikuti orientasi itu.
Menurut Gamawan, tak elok bila seorang kepala daerah yang baru saja terpilih yang dipikirkan pertama kali, adalah mobil dinas tunggangannya. Atau memoles cantik kantor kerjanya. Dengan tegas Gamawan mengatakan, terpilih jadi bupati atau walikota itu, bukan kemudian merasa menjadi raja daerah.
” Memimpin itu bukan untuk mobil, rumah, fasilitas,” katanya.
Kepala daerah yang berhasil dan dikenang rakyat, bukan karena dia mengganti kendaraan dinasnya dengan yang lebih kinclong dan mahal. Bukan pula, yang bisa membangun kantor kerjanya, mewah dan mentereng. Tapi yang berhasil meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
“ Jadi pemimpin, tugasnya mengabdi pada rakyat. Bukan bekerja demi keuntungan pribadi, atau menjadikan jabatan sebagai ajang untuk bermewah-mewah. Bukan kantor dibagus-bagusin. Tapi memimpin untuk kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Ia cukup prihatin, bila yang ada di benak pemenang Pilkada, pertama kalinya itu adalah mengganti kendaraan dinasnya. Apalagi dengan memakai uang negara. Terlebih lagi, bila mobil yang digunakan itu, di luar standar atau spesifikasi yang sudah diatur oleh regulasi.
” Jangan bupati itu pakai Hummer, harga 3 milyar. Itu hanya untuk bupati saja. Kan kasihan masyarakatnya. Coba berapa orang bisa sekolah dengan dana sebesar itu,” cetusnya.
Soal Hummer, jip mewah bergaya kendaraan perang buatan negeri Paman Sam itu, kata Gamawan, ia mendengar ada kepala daerah yang memiliki itu. Bahkan katanya jadi kendaraan dinas. Sayang Gamawan tak mau mengungkap siapa kepala daerah pemilik Hummer itu.
Namun sindiran tetap sindiran. Karena kerap kali Saya, menemui dan melihat mobil-mobil tunggangan kepala daerah yang terbilang harganya selangit. Bila, Kementerian Dalam Negeri, mempunyai hajatan rapat, dengan mengundang para kepala daerah, mobil-mobil mewah denga harga mahal itu sering terlihat hilir mudik, mengantarkan penunggangnya, entah itu gubernur, bupati atau walikota.
Satu waktu saya diminta kantor meliput Rapat Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Acara itu dihadiri beberapa gubernur di wilayah perbatasan sebagai undangan. Dan, mobil mewah yang membawa orang nomor satu di daerah tampak hilir mudik. Gubernur Kepulauan Riau misalnya, di antar menggunakan mobil besar Toyota Land Cruiser. Lainnya, di antar sedan Camry yang sekelas tunggangan Mendagri.
Pun, ketika Kementerian Dalam Negeri, melakukan acara pelantikan dua Penjabat Gubernur di dua provinsi di tanah Cendrawasih, yaitu Papua dan Papua Barat, mobil mewah juga terlihat mampir. Saya, sempat melihat mobil mewah yang digunakan, Gubernur Papua demisioner, Barnabas Papua, datang menggunakan jenis Alphard. Juga tunggangan para pejabat teras di provinsinya yang mengiringi Barnabas menghadiri acara pelantikan, tak kalah kinclongnya, yaitu mobil-mobil Toyota Land Cruiser.
Mungkin karena itu Mendagri menyindir. Tapi sindiran tetap sindiran. Masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Kalau meminjam bahasa anak gaul, emang gue pikirin.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H