Sedia Rupiah Sebelum Pesta

Namun kalau yang masih lembaga yang masih terbilang 'anyar', harganya

tak sebesar lembaga yang sudah mempunyai nama tenar. Kenapa Fox atau LSI mahal, sebab biasanya lembaga itu menawarkan dalam bentuk paket. "Kalau paket kan, calon hanya tinggal diem saja. Itu sudah termasuk biaya produksi. Mulai dari alat kampanye, survei dan lain-lain," kata dia.

Komponen konsultan politik yang paling mahal, ujarnya, adalah biaya survei. Untuk satu kali survei saja, dengan responden sekitar 1200 responden, bisa mencapai ratusan juta. Belum termasuk biaya politik lainnya, yang berbau-bau money politic. " Survei kan sistemnya banyak yang dengan pola borongan. Paling murah sekitar 300 juta untuk sekali survei. Itu kelas Fox dan LSI," katanya.

Sahdan dari Fox, maupun Arya dari Charta Politika, saat dikonfirmasi tentang biaya sekali survei bisa menghabiskan paling minim 300 jutaan, tak menampiknya. " Ya sekitaran itulah," kata Sahdan dan Arya.

Bayangkan, bila satu kali survei habis 300 juta, artinya bila tiga kali dilakukan survei, rupiah yang harus di bayarkan pada lembaga survei, sudah mendekati 1 milyaran. Belum lagi, menghitung biaya iklan, spanduk, dan selebaran. Atau membayar para relawan pemenangan, yang jumlahnya pasti tak sedikit. Ditambah nanti, saat penghitungan, harus pula membayar saksi. Rupiah pun harus kembali di gelontorkan.

Terlebih lagi, jika saat kampanye, model kampanye melibatkan massa banyak yang digunakan, rupiah yang harus keluar bertambah banyak pula. Karena model kampanye seperti ini, sudah bukan rahasia, mesti mendatangkan massa, yang tak gratis. Harus ada uang makan dan uang kopi. Harus pula, membayar sewa kendaraan pengangkut massa.

Sebagai pembanding, saya, pernah mengobrol dengan seorang supir metro mini, Yanto, yang ketika itu kendaraannya di carter untuk mengangkut rombongan ibu-ibu yang akan menghadiri deklarasi Srikandi Hanura, sebuah sayap partai dari Partai Hanura. Kebetulan ketika itu saya ditugaskan kantor, sebuah media cetak, untuk meliputnya. Menurut Yanto, metromininya disewa sebesar 800 ribu sekali angkut dan pulang dari Cilincing ke Gatot Subroto, Jakarta Selatan. " Lumayan, rejeki," kata dia.

Saat acara deklarasi itu, 23 metromini yang disewa panitia deklarasi. Padahal itu hanya untuk acara deklarasi yang hanya berlangsung beberapa jam. Maka sudah dipastikan untuk hajatan sekelas Pilkada, dimana kampanye tak hanya sekali, jumlah kendaraan yang disewa mengangkutan massa lebih besar lagi. Belum lagi, jika menghitung biaya pendukung kampanye, seperti membayari artis penghibur massa. Tentu angka rupiah membengkak lagi.

Tak heran, bila Mendagri, menyebut angka 15 milyar untuk jadi bupati, dan 30 milyaran untuk meraih kursi gubernur. Dipastikan, Pilkada DKI juga begitu, akan ada berpuluh-puluh milyar rupiah atau bahkan lebih dihambur demi sebuah ambisi politik, menjadi gubernur di ibukota. Apalagi, gengsinya lain, menjadi gubernur di Jakarta. Karena Jakarta adalah ibukota negara, sekaligus provinsi terbesar APBD-nya dan barometer dari politik nasional. Jadi siapa ingin jadi gubernur, harus sedia rupiah sebelum pesta