Pemilihan Wagub Babel Dinilai Cacat Hukum

Dalam pandangannya KPUD harusnya menjadi pihak yang melakukan verifikasi berkas-berkas calon Wagub. Tapi yang disayangkannya, dalam tata tertib pemilihan Wagub, hal itu tidak dicantum. Sama sekali tak disebut peran KPUD dan Bawaslu Provinsi Babel.

" Saya kira proses pemilihan Wagub Babel bisa dikatakan cacat hukum. Gerindra mencatat bahwa telah terjadi cacat hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya hal ini pada Kementerian Dalam Negeri," katanya.