IKN Segera Rampung, Jakarta Bisa Menjadi Kota Megapolitan Kelas Dunia

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin mendekati penyelesaian. Banyak pihak menilai percepatan proyek ini penting agar transisi ibu kota berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Ahli hukum, Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., yang juga mantan Ketua DPP IKADIN Bidang HAM dan mantan Wakil Ketua Dewan Penasihat DPN PERADI, menyambut baik percepatan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat tinggi ke IKN. Menurutnya, langkah ini akan membawa dampak positif, terutama dalam mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Baguslah IKN selesai secepatnya agar tidak menjadi polemik. Para ASN segera pindah ke IKN, fokus kerja, dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi kota megapolis seperti New York, Tokyo, dan lainnya," ujar Dr. Djonggi.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan pejabat tinggi negara di IKN akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Presiden, Wakil Presiden, para menteri, serta pimpinan lembaga negara dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fokus tanpa terganggu kemacetan lalu lintas seperti yang kerap terjadi di Jakarta.

"Para pejabat tinggi di IKN dapat bekerja lebih efektif demi memajukan bangsa. Dengan begitu, Jakarta bisa diisi pejabat selevel gubernur ke bawah, sementara di IKN, para menteri dan pimpinan lembaga negara bisa lebih leluasa bekerja tanpa harus berhadapan dengan macet," tambahnya.

Lebih lanjut, Dr. Djonggi menyoroti pentingnya kejelasan dalam penamaan ibu kota baru. Ia menilai istilah "Ibu Kota Nusantara" bisa menimbulkan kebingungan karena secara harfiah, Nusantara mencakup seluruh wilayah Indonesia.

"Yang masih janggal menurut saya, sebenarnya Ibu Kota Nusantara itu berkedudukan di kota apa? Sebab Nusantara adalah seluruh wilayah Indonesia. Jangan sampai menjadi rancu, seharusnya ada kejelasan tentang nama kotanya agar tidak membingungkan," tegasnya.

Terlepas dari perdebatan nomenklatur, harapan besar ditujukan kepada IKN agar bisa menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Jerman, China, Rusia, hingga Israel.

"Indonesia segera menjadi negara raksasa dengan para menteri yang berkualitas tinggi di bidangnya. Semoga para pejabat tinggi di IKN dapat segera membawa kemajuan bagi bangsa dan negara," pungkas Dr. Djonggi.

Pemerintah sendiri menargetkan tahap awal pemindahan ASN ke IKN pada 2024. Dengan infrastruktur yang terus dikebut, proyek ambisius ini diharapkan mampu menjawab tantangan pemerintahan yang lebih efisien dan pemerataan pembangunan nasional.