Di depan Istana Presiden Amerika Serikat di Washington, DC: Kiri ke kanan, Glenn Simorangkir, SH, MH; Dr. Cand. Dr. Ida Rumindang Radjagukguk; Dr. Djonggi Simorangkir; dan Kevin Simorangkir, S.Ak.
Dalam pandangan Dr. Djonggi M. Simorangkir, SH, MH, pengacara terkemuka Indonesia, ibu kota baru Indonesia di Kota Nusantara, Kalimantan Timur, sebaiknya hanya difokuskan sebagai pusat pemerintahan yang menjalankan aturan hukum dengan benar. "Kota Nusantara harus menjadi pusat pemerintahan yang berfungsi dengan efisien tanpa plintat-plintut," ujar Dr. Djonggi.
Menurut Dr. Djonggi, para pejabat tinggi dan pegawai pusat harus menghindari plesiran ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia kecuali untuk tugas negara. Ia menekankan pentingnya Kota Nusantara untuk menjadi seperti Washington D.C., pusat administrasi Amerika Serikat. "Kota Nusantara tidak boleh berubah menjadi pusat bisnis," tambahnya.
Pemerataan Pembangunan
Dr. Djonggi juga menyoroti konsep pemerataan pembangunan yang menurutnya bukan dengan memindahkan semua ke Kota Nusantara sehingga menumpuk pusat pemerintahan dan bisnis di satu tempat. "Yang benar adalah Kota Nusantara sebagai ibu kota negara hanya fokus mengurus administrasi pemerintahan," jelas Dr. Djonggi.
Untuk pemerataan pembangunan, Dr. Djonggi menyarankan agar izin-izin pabrik diberikan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia, mirip dengan distribusi industri di negara bagian Amerika Serikat. "Misalnya, pabrik ban mobil dibuat di Sumatera, pabrik sepeda motor di Kalimantan, pabrik mobil di Irian, dan pabrik tekstil di Jawa Barat," kata Dr. Djonggi.
Dengan pembagian ini, perputaran uang dan pembangunan dapat merata di seluruh daerah tanpa semua orang harus menuju Kota Nusantara. "Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh Indonesia," tambahnya.
Pandangan Dr. Djonggi M. Simorangkir ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan Kota Nusantara, serta dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
