Dr. Simorangkir mengusulkan sistem pensiun untuk pegawai sektor swasta berdasarkan kontribusi pajak mereka. Ini akan mendorong individu-individu swasta untuk membayar pajak dengan rajin, mengetahui bahwa mereka akan menerima pensiun yang sebanding dengan pembayaran pajak mereka.
4. Penangkal Korupsi di Sektor Swasta:
Menurut Dr. Simorangkir, individu-individu di sektor swasta akan kurang cenderung untuk terlibat dalam praktik korupsi jika mereka berisiko kehilangan pensiun dan menghadapi hukuman penjara.
Pengalaman luas Dr. Djonggi di bidang hukum, termasuk perannya sebagai seksi humas Pembentukan Wadah Tunggal Advokat IKADIN dan Ketua DPP IKADIN Bidang HAM, memberikan bobot yang signifikan pada rekomendasinya. Visinya untuk Indonesia bebas korupsi menekankan perubahan sistemik yang mengatasi akar penyebab korupsi daripada hanya mengobati gejalanya.
Dalam penutupannya, Dr. Simorangkir menyoroti komitmennya yang lama terhadap reformasi hukum dan hak asasi manusia, menyerukan upaya bersama untuk menerapkan langkah-langkah ini demi masa depan yang lebih baik. "Horas," ia mengakhiri, mengekspresikan harapannya untuk Indonesia.
Artikel ini memberikan gambaran mendetail tentang pandangan dan rekomendasi Dr. Djonggi M. Simorangkir, SH, MH dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
