Konflik Internal di Partai Bulan Bintang: Tuduhan Pemalsuan Surat dan Dinasti Politik

Jakarta, 25 Juni 2024 -- Partai Bulan Bintang (PBB) kembali menjadi sorotan publik setelah adanya laporan terkait dugaan pemalsuan surat dan indikasi manipulasi dalam kepemimpinan partai. Kasus ini mengemuka setelah beberapa anggota partai melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan meminta pembatalan pencabutan dua Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham.Dalam wawancara eksklusif, Adv. Dr. TM Luthfi Yazid, S.H., LL.M, CIL., CLI., yang mendampingi para petinggi PBB, memberikan pernyataannya terkait masalah ini. Berikut kutipannya:

"Kita tadi ke kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meminta pembatalan pencabutan atas dua SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu memang prosedurnya, ke sana," ujar Luthfi. Ia juga menjelaskan bahwa mereka mendiskusikan masalah ini dengan beberapa pejabat terkait di Kemenkumham.

Lebih lanjut, Luthfi menyatakan, "Kita minta masukan, diskusi dengan beliau, dan karena ini bagian dari sebuah proses, beliau juga meminta kepada kita untuk membuat kronologi secara utuh, secara lengkap, A sampai Z."

Luthfi juga mengungkapkan kekecewaan terhadap tindakan terburu-buru dari salah satu anggota partai yang mengajukan permohonan saat salah satu pimpinan partai sedang berada di luar negeri. "Apa susahnya sih menunggu Pak Wamenaker dari luar negeri? Ya kok buru-buru kenapa? Dan kenapa kok hanya tanda tangannya sendiri?"

Selain itu, Luthfi mengkritisi adanya indikasi dinasti politik dalam struktur partai yang baru. "Di dalam personalia partai yang baru, itu kan anaknya ada di sana. Kita selama ini katanya kita harus melawan dinasti, kita tidak boleh sistem dinasti."

Konflik internal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh PBB, terutama dalam mempertahankan integritas dan keadilan di dalam partai. "Kita ini adalah dalam rangka Amar Ma'ruf Nahimika untuk menegakkan keadilan. Itu prinsip-prinsip yang harus dipegang," tegas Luthfi.

Wakil Ketua Umum PBB Ir. H. Fuad Zakaria juga memberikan pandangannya mengenai situasi ini:

"Kita berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Partai ini adalah partai kecil yang semakin mengecil. Saya sebetulnya berharap bisa islah, tapi kalau ada unsur pidana, tentu harus diselesaikan terlebih dahulu," ujar Fuad.

Fuad juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tindakan yang terkesan mendadak dan tidak transparan. "Beliau kan menyayangkan ya, kenapa sih buru-buru begitu? Kenapa tidak menunggu Pak Wamenaker dari luar negeri dulu? Ada indikasi-indikasi yang mencurigakan dalam tindakan ini."

Dengan adanya tuduhan dan indikasi ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan konflik ini secara demokratis dan transparan demi kebaikan partai dan kepercayaan publik.