Jakarta, 27 Februari 2012.
Semakin Banyak Saya Mengetahui dan Memahmi Papua, Semakin Saya Belajar dan Baca Buku Tentang Papua, Maka Saya Nyatakan Mendukung Papua Barat Merdeka, demikian kalimat seorang aktivis HAM Indonesia Bang Usman Hamid, mantan Koordinator KontraS Nasional didepan Istana pada tanggal 7 September 2011, ketika memperingati 7 tahun terbunuhnya alm. Munir, saat itu Bung Usman memimpin teman-teman aktivis HAM lantas menyeberang lalu akan masuk ke dalam istana merdeka, yang kemudian terjadi bentrok antara aparat dan aktivis HAM di depan Istana Presiden.
Ungkapan seorang Usman Hamid, menunjukan bahwa betapa kesalnya teman-teman aktivis HAM yang selama ini bekerja memperjuangkan penegakan Hukum, HAM, dan Demokrasi di Indonesia. Kami sudah capeh dan kesal berteriak soal HAM, Pemimpin Bangsa ini tidak memiliki hati nurani, Presiden SBY mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM selama dia menjadi Presiden sejak 2004-2012. Hal senada pula disampaikan oleh Ibas anak dari Sang Presiden yang saat ini menjadi seorang politisi Demokrat di DPR-RI.
Ungkapan seorang Usman Hamid, merupakan apa yang menjadi realita dilapangan. Adanya pelanggaran HAM Berat yang selama ini terjadi di Tanah Papua Barat, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius menangani masalah HAM di Indonesia secara umum tetapi di tanah papua barat secara khusus yang bergejolak hingga saat ini. Apapun yang diungkapkan oleh Presiden SBY dan sejumlah menteri maupun politisi di senayan, realitanya banyak orang asli papua yang mati terbunuh oleh bedil aparat penegak hukum.
Upaya pemerintah dalam hal ini presiden SBY dimata dunia untuk pencitraannya, selama ini aparat TNI yang melakukan kejahatan kemanusiaan di tanah papua barat, selalu saja digiring cepat untuk sidang militer yang artinya sidang internal; apalagi aparat polisi melakukan kejahatan yang sama hanya menjalani sidang kode etik.
Indoesia sudah merativikasis Kovenan Hak Sipil Poltik dan Ekosob, tetapi sayang masih ada klausul pasal yang tidak ditanda tangani oleh Indonesia sebagai pembenaran untuk menghindari para pelaku kejahatan kemanusiaan yang nantinya diberi lebel internasional sebagai penjahat kemanusiaan yang akan digiring ke pengadilan kejahatan internasional di Denhag Belanda.
Berbagai Peristiwa kemanusiaan yang terjadi ditanah papua barat dan melibatkan pelaku kejahatannya antara lain aparat TNI dan Polri, bukan barang baru dan ini masalah Pelanggaran HAM Berat yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan Genosida.
Apapun dalil pemerintah bahwa tidak ada pelanggaran HAM, pemerintah sudah memberikan Otsus, apalagi UP4B, semuanya ini hanya merupakan Lips Service; sebab Negara-negara luar juga memantau dan memonitoring keseriusan Indonesia dalam melayani orang asli papua sebagai sebuah bangsa yang bermartabat.
Pernyataan Presiden AS. Barack Husain Obama tentang RI harus akuntabilitas, lalu kemudian Sekjend PBB Banki Monn bahwa RI harus menghormati dan menghargai HAM, merupakan senjata pamungkas bagi aktivis-aktivis kemerdekaan di tanah papua; baik didalam negeri maupun luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat.
Menurut data BPS 2010 bahwa jumlah penduduk asli papua hanya, 1,5 juta jiwa sementara non papua 1,7 juta...lantas Provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi daerahnya merupakan provinsi termiskin di Indonesia; ada PT Freeport Indonesia, ada Beyon Petrolium di Bintuni; ada banyak perusahaan kayu dan lain-lainnya termasuk ada pemerinatahan daerah tetapi tidak mampu mensejahterakan masyarakat adat papua barat, dan sebalinya korupsi merajalelah disana-sini, apalagi pelanggaran HAM sejak 1963 hingga 2012, seperti peristiwa PEPERA 1969, Persitiwa Mimika 1977, Peristiwa Mimika 1990an; 200an; Peristiwa Biak berdarah 1996, Peristiwa Boswesen berdarah di sorong 2006; Peristiwa Wasior Berdarah 2001, Peristiwa Wamena berdarah 2003, Peristiwa Serui Berdarah; Peristiwa enarotali Berdarah; Peristiwa Pania berdarah; Peristiwa Puncak Jaya berdarah; Peristiwa mapenduma Berdarah; Peristiwa Abepura berdarah 2001; Peristiwa Uncen Berdarah; Peristiwa Kongres Papua III; Peristiwa Pembunuhan Pemimpin Besar Kharismatik Theys H.Eluy, Penculikan dan Penghilangan Aristoteles Masoka Sopir pribadi Theys, Peristiwa Penembakan Jenderal Besar Yustinus Murib dan kellyk Kwalyk, pembunuhan jenderal Willem Onde dan Pembunuhan Yawan Menase Yaweni di Serui; semua ini catatan pelanggaran HAM Berat dari sisi kejahatan kemanusiaan dan Genosida yang mana akan menjadi senjata pamungkas untuk Tuntutan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat dalam memperjuangkan Pengakuan Negara-Negara Besar di dunia untuk memberikan dukungan dan persetujuan kepada Bangsa Papua Barat supaya merdeka dan lepas dari Pemerintah Indonesia yang selama realita ini terjadi terus-menerus di tanah papua barat dan menimpah semua orang asli papua barat; yangmana dari waktu kewaktu mati dan terus dibunuh sehingga jumlah jiwa tidak naik tetapi berkurang.
Untuk hal dimaksud, maka pemerintah Indonesia harus serius untuk benar-benar melihat berbagai kasus-kasus kemanusiaan di tanah papua barat sebagai sumber masalah yang wajib diselesaikan, tetapi jika tidak maka tidaklah heran jika apa yang diungkapkan Bung Usman Hamid akan menjadi kenyataan.
Sebab Papua Barat Merdeka bukan karena apa-apa, tetapi atas dasar kesalahan sejarah dan berbagai pelanggaran HAM berat yang selama ini sudah menjadi catatan memoria pasionis bagi orang asli papua barat.
Akhirnya, Penulis sarankan kepada Pemerintahan SBY, supaya tidak terus-terusan melindungi para penjahat kemanusiaan baik Koruptor maupun pelaku kejahatan kemanusiaan lainnya seperti para jenderal TNI maupun Polisi. Para menterinya dan Politisi di senayan supaya tidak mengumbar berita ala pikiran sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi negara dalam memproteksi hak asasi manusia di Indonesia. (dowa)
