Denpasar- Tak terasa Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki hari yang ke-100. Ini merupakan salah satu momentum bagi seluruh pergerakan mahasiswa di Indonesia dimana hal itu merupakan peran dan tugas mahasiswa sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat. Oleh karenanya KAMMI (KesatuanAksiMahasiswa Muslim Indonesia) Wilayah Bali yang merupakan bagain dar irakya takan menyampaikan suaranya sebagai wujud tugas dan tanggungjawabnya demi terciptanya Indonesia yang lebih baik kedepan. Hal ini juga sesuai dengan perintah agama kitayaitu untuk mengingatkan Pemimpin kita agar senantiasa berada dalam jalur yang benar sesuai Perintah dan Larangan-Nya.
Sebelum melenggang menjadi Presiden dan WakilPresiden RI, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungkapkan vis imisinya jika terpilih menjadi pemimpin negara.Catatan ini akan mengingatkan kita kembali akan janji-janji mereka. Berdasarkan visi-misi, Jokowi-JK memilih untuk menggunakan kata-kata kemandirian ekonomi dan berdaya saing. Dalam hal kemiskinan dan ketimpangan, Jokowi-JK menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 5-6 persen. Dalam bidang energi, khususnya dalam hal konsumsi BBM, Jokowi-JK berjanji untuk mengurangi subsidi BBM. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengimplementasiannya.Jokowi-JK lebih mengedepankan konversi BBM kepada gas dalam bidangtransportasi, dan merealokasikan sebagian subsidi BBM kepenyediaan biofuel.
Kebijakan ini sudah dilakukan Jokowi dengan cara menaikkan harga BBM dimana hal ini juga berefek pada kenaikan barang kebutuhan pokok yang lain. Meskipun penolakan kenaikan ini terjadi dimana-mana. Pemerintahan Jokowi-JK tetap menaikkan harga bbm, padahal saat itu harga minyak dunia sedang turun. Pengalihan subsidi BBM yang dialihkan kerakyat miskin dengan cara menerbitkan 3 kartu Sakti Jokowi namun dalam realisasinya di lapangan juga masih banyak mengalami kejanggalan-kejanggalan. Dalam kasus ini tentulah rakyat miskin yang akan menanggung akibat kebijakan ini.
Belum genap sebulan BBM dinaikkan, Pemerintahan Jokowi kembali melakukan kebijakan baru yaitu dengan menurunkan harga BBM. Banyak Pengamat menilai kebijakan ini justru akan membuat rakyat bingung, karena meskipun BBM sudah turun, tapi harga kebutuhan pokok yang naik tentunya tidak akan bias turun lagi.
Selain itu Ia juga memiliki janji yaitu Terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi. Tentunya banyak sekali dari program kerja beliau yang dijanjikan pra Pemilu sehingga kalau dibahas semua tidak akan ada habisnya. Saya ingin mencoba mengingatkan beliau tentang salah satu janjinya yaitu tentang Perpres Pemberantasan Korupsi dimana hal ini juga sedang hangat terjadi dimana saat ini sedang terjadi kemelut antara dua Lembaga Penegak hukum yang sedang bersiteru yaitu KPK dan POLRI. Dalam kasus ini masyarakat dibingungkan dengan sikap para elit politik tersebut dimana keduanya saling serang satu sama lain. Padahal sejatinya sebagai Lembaga Hukum yang menjadi panutan Masyarakat sudah selayaknya POLRI dan KPK menjalankan perannya dengan sebaik mungkin tanpa memasukkan unsure balas dendam dan tidak bermain politik sehingga terkesan main Sandra.
Saat ini public juga menunggu ketegasan sang Presiden bukan Pencitraan sang Presiden. Ini dapat dilihat dengan adanya kejadian Pembentukan Tim 7 yang menurut para Pengamat hal ini sebagai wujud kurang konsisten sang Presiden karenas eminggu sebelum itu sudah dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah 9 orang. Belum selesai kasus ini teratasi, muncul sebuah foto sang Presiden yang sedang bermain games yang sedang naik daun yaitu COC, dimana dalam media tersebut juga disampaikan bahwa sang Presiden sedang asyik bermain games tersebut. Meskipun muncul respon pro dan kontra ,namun sudah sewajarnyalah seorang Presiden memberikan tauladan yang lebihpositif kepada rakyatnya. Di Program 100 hari Jokowi, public sangat berharap ketegasan sang Presiden dalam menyelesaikan kasus ini. Rakyat butuh bukti bukanPencitraan yang sarat akankepentingan-kepentingan yang sudah dipolitisi.
Rakyat juga berharap Jokowi-JK merealisasikan janji mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk setiap desa dan santunan Rp 1 juta per bulan bagi warga miskin. "Jangan sampai janji-janji yang bagus ini hanya menjadi sebuah janji dimana jika ini tidak terealisasiakan dapat menimbulkan sebuah kebohongan public layaknya Pinokio yang sering berbohong.
Denpasar, 28 Januari 2015
TaufiqHidayat, S.Kom.,CH
(Ketua KAMMI Wilayah Bali)
