Aktivis Perempuan Aceh Minta Kasus Kejahatan Seksual Pesulap Hijau Dihukum UU TPKS

Mengutip berbagai sumber media lokal di Aceh, pelaku jarimah pemerkosaan, Bahtiar, melakukan aksinya dengan modus mengaku sebagai orang pintar atau dukun dan bisa mengobati orang sakit dan mengaku sebagai wali Allah agar pasien mempercayai praktik pengobatannya ampuh menyembuhkan berbagai penyakit.

"Tersangka mengancam dan melakukan pemaksaan apabila korban tidak mau berhubungan badan dengannya, korban dan keluarganya akan dibunuh secara gaib, dan sakit korban lebih parah dua kali lipat dari sebelum berobat pada tersangka," tutur Penyidik Sat Reskrim Polres Pidie, AKBP Padli.

Balai Syura minta pelaku dihukum dengan KUHP

Presidium Balai Syura, Khairani Arifin, SH, M. Hum | Dok. Pri

Sementara itu, menanggapi penyidik yang menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus itu, Presidium Balai Syura, Khairani Arifin, SH, M.Hum, menegaskan secara hirarki peraturan perundang-undangan, qanun harus mengacu kepada Peraturan lebih tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2022. Pada UU ini, pasal 4 bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi kekerasan non fisik dan kekerasan seksual fisik.

Selain itu juga meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul dan lainnya, dan menghukum pelaku dengan menggunakan Qanun Jinayat (cambuk), tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan ini dapat dilihat dengan kasus terus terjadi di tengah masyarakat.

"Kami minta penyidik menghukum pelaku dengan menggunakan UU No.12 Tahun 2022, tentang tindak pidana pelaku kekerasan seksual, pasal 6 huruf dan memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban dengan melibatkan dinas terkait seperti DP3A, Dinsos dan dinas terkait lainnya," tegas Khairani.

Khairani menilai kasus pesulap hijau yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan dan dijerat dengan Qanun Jinayah merupakan tindakan yang keliru. Menurutnya, pelecehan dan pemerkosaan bukan merupakan jarimah/pelanggaran sebagaimana bentuk jarimah lainnya yang diatur dalam Qanun Jinayat, tetapi ini merupakan tindakan kejahatan.

"Dan tindakan ini telah memiliki pengaturan secara nasional yang lebih komprehensif dan secara hukum lebih kuat yaitu Undang Undang No.12 Tahun 2022," ungkap Khairani yang juga akademisi pada Fakultas Hukum USK.