Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks dan multifaset. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan meliputi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pengangguran, kesenjangan pendidikan, biaya hidup yang meningkat, korupsi, dampak pandemi COVID-19, ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketergantungan pada sektor informal, perubahan iklim, bencana alam, dan kebijakan ekonomi yang tidak efektif. Berikut beberapa faktor kemiskinan yang terjadi di indonesia, diantaranya:
Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata
Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, distribusinya sering kali tidak merata. Keuntungan dari pertumbuhan ekonomi ini cenderung terkonsentrasi di kalangan atas, sementara lapisan bawah masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seimbang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia pada September 2023 berada di angka 0,381, mengindikasikan tingkat ketimpangan yang cukup signifikan.
Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Layak
Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan anak muda, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kemiskinan. Banyak pekerjaan yang tersedia juga hanya memberikan upah rendah dengan kondisi kerja yang buruk. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 6,3%, naik dari 5,9% pada tahun sebelumnya.
Kesenjangan Pendidikan
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di banyak daerah di Indonesia. Di pedesaan dan daerah terpencil, akses terhadap pendidikan yang memadai sangat terbatas, yang pada akhirnya membatasi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya sekitar 20% penduduk desa yang memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, dibandingkan dengan 50% di perkotaan.
Biaya Hidup yang Meningkat
Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan membuat banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inflasi yang terus meningkat memperburuk situasi ini. Inflasi tahunan pada Desember 2023 mencapai 4,5%, sedikit meningkat dari 4,3% pada tahun sebelumnya, menurut BPS.
Korupsi dan Tata Kelola yang Buruk
Korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk menghambat distribusi bantuan sosial dan pengembangan infrastruktur yang seharusnya dapat membantu masyarakat miskin. Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023, dengan skor 38 dari 100, menunjukkan tingginya tingkat korupsi.
Dampak Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi ekonomi banyak keluarga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha kecil bangkrut, dan pendapatan menurun drastis, yang memperburuk kondisi kemiskinan. BPS melaporkan bahwa pada tahun 2023, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 10,4%, naik dari 9,8% pada tahun 2022.
Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Menurut BPS, pada tahun 2023, sekitar 40% rumah tangga di pedesaan masih tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, dibandingkan dengan 15% di perkotaan.
Ketergantungan pada Sektor Informal
Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal yang tidak memberikan jaminan sosial dan keamanan kerja, sehingga mereka rentan terhadap guncangan ekonomi. BPS mencatat bahwa pada tahun 2023, sekitar 60% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal.
Perubahan Iklim dan Bencana Alam
Indonesia sering mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi yang sering kali menghancurkan aset dan mata pencaharian masyarakat miskin. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi lebih dari 2.500 bencana alam di Indonesia, yang berdampak pada lebih dari 5 juta orang.
Kebijakan Ekonomi yang Tidak Efektif
Kebijakan ekonomi yang tidak tepat sasaran atau tidak efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan juga berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Beberapa program bantuan sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin sering kali tidak tepat sasaran atau tidak terdistribusi dengan baik.
Mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, pengentasan korupsi, serta kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Dengan adanya upaya yang serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak, diharapkan masalah kemiskinan di Indonesia dapat berkurang secara signifikan di masa depan.
