Perkembangan dan Kritik Liberalisme Ekonomi yang Dipromosikan oleh International Monetary Fund (IMF)

Sebelum mulai masuk kedalam pembahasan, kita perlu mengetahui apa sebenarnya IMF itu. IMF atau kepanjangan dari International Monetary Fund merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan utama untuk mempromosikan kerjasama moneter global, memfasilitasi perdagangan internasional, menstabilkan nilai tukar mata uang, serta menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. IMF telah berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap kebiajakan keuangan negara-negara di dunia dan juga membantu menstabilkan keuangan serta menangani krisis moneter di dunia.

Melalui peran-peran tersebut, pada akhirnya IMF juga erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi liberal bagi negara-negara di dunia. Aspek-aspek yang dilakukan IMF dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi liberal di negara-negara di dunia yaitu : 

1. Liberalisasi Perdagangan: IMF mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi kebijakan perdagangan bebas sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pasar. Ini mencakup pengurangan tarif perdagangan, penghapusan hambatan non-tarif, dan pembukaan pasar domestik untuk investasi asing.

2. Privatisasi: IMF mendukung kebijakan privatisasi, yaitu proses penjualan atau pengalihan kepemilikan dari sektor publik ke sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi dengan mengurangi intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

3. Liberalisasi Finansial: IMF mendorong negara-negara anggotanya untuk melonggarkan kontrol atas sektor keuangan mereka, termasuk penghapusan pembatasan pertukaran mata uang, deregulasi sektor keuangan, dan liberalisasi arus modal. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses ke sumber daya keuangan internasional.

4. Pengurangan Subsidi: IMF sering kali menyarankan negara-negara anggotanya untuk mengurangi subsidi pemerintah terhadap barang dan jasa tertentu. Subsidi sering dianggap sebagai penghalang bagi pasar yang efisien dan dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya.

5. Penyesuaian Struktural: IMF seringkali memperuntukkan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya dalam bentuk paket penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAPs). SAPs berfokus pada reformasi ekonomi yang mencakup deregulasi, privatisasi, pengurangan subsidi, dan peningkatan efisiensi sektor publik.

Perkembangan Ekonomi Liberal akhirnya juga dirasakan dan masuk ke Indonesia. Peran IMF tidak terhindarkan dalam memberikan pengaruh dalam liberalisme ekonomi di Indonesia. Peran IMF paling signifikan nampak sejak krisis keuangan Asia pada 1977. Hal itu dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaruh dalam Reformasi Struktural: IMF memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia dalam bentuk paket penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAPs) selama krisis keuangan. Paket ini melibatkan reformasi ekonomi yang mencakup deregulasi, privatisasi, pengurangan subsidi, dan peningkatan efisiensi sektor publik. Langkah-langkah ini secara langsung mendukung prinsip-prinsip liberalisme ekonomi dengan mengurangi campur tangan pemerintah dalam pasar.

2. Pembukaan Pasar dan Investasi Asing: Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan IMF dan pemulihan kepercayaan investor selama krisis keuangan, pemerintah Indonesia mempercepat langkah-langkah liberalisasi pasar dan membuka pintu bagi investasi asing. Hal ini termasuk pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan akses pasar, dan penyederhanaan regulasi investasi asing.

3. Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Konservatif: IMF mendorong Indonesia untuk menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang konservatif, termasuk pengendalian inflasi dan defisit anggaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi liberal yang menekankan pada stabilitas harga dan konsolidasi fiskal.

4.