Mulai dari tergerusnya 10 kecamatan yang seharusnya menjadi lahan pertanian. Pada Juli 2019 hal ini kembali mencuat, sayangnya bukan kabar baik. Raperda dibekukan sementara waktu karena tidak adanya sinkronisasi data dengan fakta di lapangan. Hal ini, memang bisa disalahgunakan jika tidak segera dituntaskan. Alih-alih mewujudkan sinkronisasi data, para petani yang akan merugi.
Pertama pemkab harus segera membentuk badan khusus ahli geografi untuk mempelajari dan meneliti kembali, apakah rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini guna mengetahui presentase dari seluruh ruangan yang dibutuhkan. Setelah itu pemkab bersama lembaga legislatif harus segera mengambil kebijakan. Lembaga legislative pun harus siap dengan agenda rapat.Â
Jangan sampai, karena kurang beberapa anggota malah makin membuang-buang waktu. Jika hal ini terjadi harus segera diselidiki, jangan-jangan ada campur tangan nakal lain yang akan mengacau.
Selanjutnya masalah pajak air tanah yang tiada perkembangan signifikan. Pengenaan pajak air tanah sendiri bertujuan untuk konservasi serta mengontrol pengambilan air tanah. Artinya pemungutan pajak air tanah fungsinya lebih pada pengendalian, bukan menargetkan sebanyak mungkin penerimaan pajak dari air tanah (Tirto.id, 2017). Sanksi tegas bisa diberikan pada para pengelola perusahaan industri, seperti provinsi DKI Jakarta. Memang, belum terlalu berdampak parah seperti Jakarta. Namun, jika hal ini terus berlanjut maka berpuluh tahun lagi tanah kabupaten bekasi turut menurun.
Pembentukan badan khusus, lagi-lagi diperlukan dalam menagih pajak. Jika, lewat batas waktu yang telah ditetapkan, pemkab harus tegas memberikan sanksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, tiap perusahaan industri harusnya tahu diri untuk meminta izin pengeboran dan pemakaian air tanah kepada pemkab.
Opsi lainnya, bisa bekerja sama dengan startup dan beberapa teknisi ahli pengelolaan air bawah tanah untuk menciptakan aplikasi pengelola pajak air tanah. Sehingga semua laporan dapat mudah terkontrol. Aktivasi water meter bisa diintegrasikan dengan aplikasi. Sistem kerjanya, ada sebuah sistem buka tutup saluran pengeboran air bawah tanah. Memang membutuhkan dana besar untuk mewujudkannya. Namun, ini adalah ide jitu untuk menundukkan perusahaan-perusahaan pada aturan yang berlaku.
Terakhir terkait lapangan kerja. Regulasi yang dikeluarkan, menurut penulis tidak bisa mengurai titik permasalahan. Tentu saja, perusahaan industri tidak akan mau merekrut karyawan yang tak berkompeten. Ini beban terbesar yang ditanggung perusahaan industri.
Lebih baik, pemkab memberikan berbagai macam pelatihan. Mengundang pembicara ternama untuk talkshow atau seminar gratis bagi masyarakat. Serta membuat pameran lowongan kerja yang mempertemukan masyarakat dengan beberapa perusahaan di kawasan industri. Hal ini pasti akan masuk akal dan jauh lebih berguna bagi kami generasi muda yang berusia produktif.
Tak hanya itu, para generasi muda juga harus turut semangat dalam berpartisipasi. Pemkab harus sering merangkul generasi muda kabupaten Bekasi dengan berbagai acara yang bersifat kekinian. Guna mengurangi tingkat apatisme masyarakat. Apalagi segala bentuk ide dan gagasan sangat diperlukan demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Hampir 69 Tahun, usia kampung kita. Seluruh stakeholder harus saling bergotong royong untuk mewujudkan kabupaten Bekasi yang aman, bersih dan sejahtera. Mulai dari angkatan muda, generasi pendahulu, hingga yang sudah di jabatan-jabatan tertinggi. Tunjukkan lebih rasa kepedulian terhadap daerah tempat tinggal, kampung sendiri, bahkan tempat mengadu nasib. Semua sama. Satu visi satu kabupaten Bekasi! Jangan sampai prestasi industri yang melangit, malah luntur akibat tak ada individu yang mau mawas diri.
