Demokrasi Intra-Partai sebagai Katalisator Reformasi Manajemen Partai Politik di Indonesia

Saat ini, yang terjadi justru partai takut untuk berkompetisi secara sehat karena dianggap dapat menimbulkan konflik. Kita bisa melihat di sini sebetulnya tradisi demokrasi di Indonesia belum sekuat negara demokrasi maju yang sering bergonta-ganti ketua umum adalah hal yang biasa. Namun, bukan berarti bahwa partai yang jarang terjadinya pergantian kekuasaan itu partai yang buruk atau otoriter, melainkan esensi dari kompetisi yang sehat memang memungkinkan terjadi pergantian kekuasaan di dalam partai. Contohnya, Margaret Thatcher dan Churchill di Inggris yang menjadi ketua partai atau Blair dan menjadi oposisi sampai belasan tahun. Bisa kita bayangkan, jika di Indonesia, ketua partai yang terus menjabat tidak seringkali tidak kuat menjadi oposisi dalam waktu yang lama.

Selain itu, yang paling utama adalah bagaimana mekanisme manajemen partai politik itu menciptakan satu kompetisi dalam menumbuhkan sense of belonging sehingga partai bisa lebih kuat dan lebih bisa bermakna di masyarakat. Partai dengan rasa memiliki yang kuat di dalam benak kader-kadernya akan sangat baik untuk berkontribusi bagi masyarakat. Kadernya akan dengan bangga menyatakan diri sebagai partai tertentu karena pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dikatakan oleh (Almond,  1996) seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik  dan rekrutmen politik berarti berjalan baik. 

Mekanisme keuangan partai politik di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengorganisasian dan kinerja internal partai. Beberapa institusi seperti KPK, BRIN, dan ICW telah sepakat untuk meningkatkan dana negara bagi partai politik, dengan syarat adanya pengukuran kinerja yang jelas. Usulan ini bertujuan untuk mendorong reformasi dalam partai politik, di mana peningkatan dana akan diimbangi oleh kinerja yang baik. KPK juga menekankan perlunya sistem integritas yang kuat agar partai dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. 

Namun, ada keraguan bahwa peningkatan dana negara bisa langsung mengubah internal partai menjadi lebih demokratis. Mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka, seperti penerapan pemilihan pendahuluan (primary elections) dan kemudahan dalam mendirikan partai, juga dianggap penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pemodal besar atau "bohir." Selain itu, pentingnya kepemimpinan yang baik dalam partai tidak bisa diabaikan; pemimpin yang menyadari arti penting demokrasi akan lebih berkomitmen untuk mengembangkan budaya partisipasi yang lebih baik.

Di tengah tantangan oligarki yang sering menghalangi partisipasi yang nyata, upaya untuk menciptakan mekanisme reward and punishment untuk mendukung representasi yang lebih baik di internal partai bisa menjadi solusi. Meskipun mekanisme keuangan memiliki peran, keberhasilan reformasi partai politik juga bergantung pada keterlibatan masyarakat, transparansi, dan kepemimpinan yang efektif. Keseluruhan, reformasi dalam partai politik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen untuk mencapai sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia.