Pemerintah Indonesia menggagas program pendidikan inklusif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan, dengan rencana pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah terpencil dan marginal. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tinggal di pelosok untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, meskipun niat tersebut sangat baik, ketimpangan dalam kualitas pendidikan di Indonesia tetap menjadi masalah besar. Dalam konteks ini, penting untuk memandang kembali sejarah pendidikan Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Sebuah warisan yang membentuk pola pikir dan struktur pendidikan yang masih terasa hingga kini, terutama dengan adanya fenomena “sekolah rakyat berkasta” yang mengingatkan kita pada masa kolonial.
Warisan Kolonial dalam Sistem Pendidikan
Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan di Indonesia diterapkan dengan sangat diskriminatif. Pendidikan tidak diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi kalangan Eropa dan golongan kaya, pendidikan di ELS (Europese Lagere School) dan sekolah menengah memiliki fasilitas yang sangat memadai, dan menghasilkan generasi yang siap menduduki posisi penting dalam pemerintahan maupun dunia usaha. Sementara itu, bagi rakyat pribumi, pendidikan mereka terbatas pada sekolah-sekolah rendah seperti Volkschool yang tidak memberikan bekal yang cukup untuk mengubah nasib mereka. Bahkan, pendidikan tersebut hanya mengajarkan keterampilan dasar tanpa menumbuhkan daya kritis yang dibutuhkan untuk maju.
Sistem ini menciptakan kesenjangan yang sangat dalam antara kelas sosial. Golongan yang lebih terdidik, baik dari kalangan Eropa maupun pribumi kaya, memiliki akses ke peluang ekonomi yang jauh lebih besar. Sebaliknya, golongan pribumi yang lebih miskin tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan, karena pendidikan yang mereka terima sangat terbatas. Tidak jarang, ketidakadilan ini menciptakan perbedaan yang mencolok dalam kualitas hidup dan kesempatan berkarir.
Dampak Sistem Kasta dalam Pendidikan
Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial menciptakan “sekolah rakyat berkasta” yang memberikan pendidikan berbeda berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi. Sekolah-sekolah yang didirikan pada masa itu tidak hanya membedakan antar kelas sosial, tetapi juga menghalangi mobilitas sosial. Para pemuda yang berasal dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang lahir dalam keluarga mampu, dapat mengakses pendidikan lebih baik, bahkan di luar negeri.
Fenomena ini menambah ketimpangan yang ada di masyarakat. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akhirnya terjebak dalam pekerjaan yang tidak berkembang, sedangkan mereka yang terdidik dengan baik bisa meraih kesuksesan dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Hingga kini, meskipun Indonesia sudah merdeka, kesenjangan ini masih terasa, dan banyak daerah terpencil yang akses pendidikan dan fasilitasnya sangat terbatas.
Pandangan tentang Kasta dalam Pendidikan
Dari perspektif pakar pendidikan, sistem pendidikan yang terstratifikasi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang seharusnya memfokuskan pada pemerataan kesempatan dan kualitas. Sebagai contoh, guru besar dalam bidang pendidikan, Prof. Djemari Mardapi, mengemukakan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk memberdayakan setiap individu agar dapat mengembangkan potensi dirinya sebaik mungkin, tanpa terkendala oleh status sosial atau ekonomi.
Sayangnya, dalam kenyataan di Indonesia, pendidikan masih sering dipandang sebagai hak yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang. Pemerintah memang telah banyak berusaha memperbaiki sistem ini dengan berbagai kebijakan, seperti pemberian beasiswa dan pembangunan sekolah di daerah-daerah tertinggal. Namun, ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Ketidakmerataan ini mengingatkan kita pada sistem pendidikan kolonial yang membentuk pola pikir bahwa hanya kalangan tertentu yang berhak atas pendidikan yang berkualitas.
Sistem yang Masih Tertinggal
