Masalah kesehatan di Indonesia kembali menjadi sorotan dengan ancaman defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai Rp 20 triliun pada tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, mengungkapkan bahwa kenaikan iuran hingga 10% pun tidak cukup untuk menutupi defisit ini. Beban jaminan kesehatan jauh melampaui penerimaan iuran, sementara utilitas pelayanan meningkat drastis dari 252 ribu kunjungan per hari menjadi 1,7 juta kunjungan per hari.
Masalah ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem kesehatan nasional, dari tingginya biaya layanan hingga minimnya tenaga kesehatan. Meski solusi seperti kenaikan iuran direncanakan, banyak pihak menilai langkah tersebut hanya akan membebani rakyat tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Dalam sistem kapitalisme yang mendasari pengelolaan kesehatan saat ini, kesehatan cenderung dipandang sebagai komoditas bisnis, bukan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara.
Kapitalisasi Kesehatan: Akar Masalah
Paradigma kapitalisme telah menjadikan sektor kesehatan sebagai ladang bisnis, di mana keuntungan menjadi prioritas utama. Harga obat yang mencapai lima kali lipat dari Malaysia dan mahalnya pendidikan tenaga kesehatan adalah beberapa contoh dampak buruk sistem ini. Ditambah lagi, distribusi dokter yang tidak merata menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah perkotaan dan perdesaan.
Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai fasilitator, menyerahkan pembiayaan kesehatan kepada rakyat melalui iuran BPJS. Akibatnya, rakyat kecil sering kali tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.
Islam: Solusi Kesehatan yang Terlupakan
Sebaliknya, Islam memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang kesehatan. Dalam ajaran Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Selama ini, sebagian besar masyarakat memandang solusi kesehatan dalam Islam hanya terbatas pada praktik herbal seperti bekam, ruqyah, atau pengobatan tradisional lainnya. Padahal, Islam menawarkan pendekatan yang jauh lebih sistemik: kesehatan adalah hak dasar yang menjadi tanggung jawab penuh negara.
Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan secara gratis dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
Layanan Kesehatan dalam Sistem Islam
Pada masa peradaban Islam, layanan kesehatan gratis sudah menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Contohnya adalah pembangunan bimaristan (rumah sakit) yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas tanpa memandang status sosial, agama, atau ras pasien.
