Antara Lengah dan Lalai, Masalah Pangan Anak Terus Terabaikan

Kasus keracunan makanan yang melibatkan produk seperti latiao, chiki ngebul, dan berbagai camilan instan lainnya yang tengah populer di kalangan anak-anak telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Latiao, sebuah camilan pedas berbahan dasar gluten gandum asal Tiongkok, belakangan menjadi tren di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia karena rasa pedasnya yang unik. 

Sayangnya, di balik kepopuleran ini, muncul berbagai laporan tentang kasus keracunan akibat konsumsi latiao yang mengandung bahan kimia atau pengawet berbahaya yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, kasus chiki ngebul, jajanan berasap yang dicampur nitrogen cair untuk efek visual "asap dingin" yang menarik, telah menyebabkan beberapa anak mengalami luka bakar hingga keracunan.

Ironisnya, produk-produk seperti ini sering kali lolos dari pengawasan ketat lembaga terkait dan bebas dipasarkan. Fakta ini menjadi sorotan, sebab negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan setiap produk yang beredar di masyarakat, khususnya yang menyasar anak-anak, aman dan bebas dari bahan berbahaya. Namun, lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas menyebabkan produk-produk yang rentan membahayakan kesehatan anak-anak ini tetap beredar, menunjukkan bahwa negara masih lengah dan kurang bertanggung jawab dalam melindungi konsumen anak-anak dari ancaman pangan berbahaya.

 1. Sistem Sekuler Kapitalisme Mengikis Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem sekuler kapitalisme yang dianut sebagian besar negara saat ini, peran negara cenderung terbatas pada regulasi tanpa ikut serta dalam penjaminan penuh atas keamanan pangan. Saat kasus-kasus keracunan pangan atau obat terjadi, pihak yang ditindak hanyalah produsen atau distributor, tanpa adanya konsekuensi bagi pihak pengawas yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Pada kasus keracunan latiao misalnya, negara seharusnya mampu mengendalikan dan mengawasi setiap tahap mulai dari impor, produksi, hingga distribusinya. Meski latiao diproduksi oleh industri swasta, negara memiliki tanggung jawab mutlak dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan.

Ironisnya, alih-alih menjalankan fungsi ini secara penuh, pejabat sering kali justru menghindari tanggung jawab. Padahal, sudah menjadi kewajiban negara untuk melakukan kontrol ketat demi menjamin keamanan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap dampak buruk produk pangan tidak aman. Jika tidak, ini adalah bentuk kelalaian negara yang secara terang-terangan menyepelekan kesehatan generasi mudanya.

2. Kelemahan Sistem Pengawasan yang Berulang

Pengawasan terhadap pangan anak di Indonesia masih jauh dari memadai. Meski BPOM dan Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan dan uji kelayakan, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak optimal. Akibatnya, produk-produk berbahaya seperti permen atau camilan berwarna menarik namun berpotensi beracun, lolos dari pengawasan dan masuk ke pasaran. Sistem ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan betapa seringnya pemerintah kecolongan.

Selain itu, lemahnya penindakan terhadap pelanggar di industri makanan semakin memperburuk situasi. Sanksi yang diterapkan sering kali tidak cukup kuat untuk memberi efek jera. Produsen-produsen nakal kerap mengulangi kesalahan yang sama, karena mereka tahu bahwa hukuman yang diterima masih sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh dari penjualan produk berbahaya ini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara tidak serius dalam melindungi anak-anak dari ancaman pangan berbahaya.

3. Sistem Islam sebagai Solusi Riayah (Perlindungan) yang Menyeluruh

Sistem Islam memberikan solusi yang berbeda dan lebih holistik dalam menangani masalah ini. Dalam pandangan Islam, setiap pemimpin adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Negara memiliki kewajiban penuh untuk menjamin keamanan setiap produk pangan yang beredar, termasuk produk untuk anak-anak. Rasulullah bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin" (HR. Bukhari No. 6605). Dengan kata lain, penguasa tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.

Berikut adalah beberapa kebijakan dalam sistem Islam yang dapat diterapkan untuk memastikan keamanan pangan dan kesehatan anak:

- Regulasi Ketat untuk Industri Makanan  
  Negara harus memiliki regulasi yang mengatur agar produk makanan yang beredar memenuhi kriteria halal, tayib (baik), dan aman. Regulasi ini memastikan bahwa setiap makanan yang beredar tidak mengandung bahan berbahaya, bebas dari zat haram, dan tidak berpotensi memicu penyakit. Ini bertujuan agar masyarakat, terutama anak-anak, hanya mengonsumsi makanan yang sesuai standar kualitas tinggi.

- Pengawasan Ketat melalui Lembaga Al-Hisbah 
  Al-hisbah merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi aktivitas ekonomi, termasuk produksi makanan dan minuman. Lembaga ini berperan aktif dalam mengontrol kualitas pangan, mencegah kecurangan, dan menindak tegas pelanggar ketentuan. Fungsi al-hisbah ini memungkinkan negara untuk secara proaktif mencegah produk-produk berbahaya beredar luas di masyarakat.

- Edukasi dan Penyuluhan yang Holistik 
  Edukasi tentang pangan sehat harus dilakukan secara holistik dan terus-menerus, melibatkan berbagai pihak seperti lembaga kesehatan, media massa, dan sekolah-sekolah. Edukasi ini bisa berupa kampanye melalui media digital, konten edukatif di sekolah, dan seminar untuk orang tua. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya anak-anak, memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya pangan yang aman dan sehat.

- Penindakan Tegas Terhadap Pelanggar  
  Negara harus memberikan sanksi tegas kepada pelanggar regulasi pangan, baik itu produsen, distributor, maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan yang lalai. Penindakan ini bukan hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga mencegah kasus serupa terulang kembali. Dalam sistem Islam, tindakan tegas seperti ini merupakan wujud dari keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan menerapkan kebijakan ini, negara bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga melindungi masyarakat secara menyeluruh dari potensi bahaya pangan. Pendekatan ini akan menciptakan kondisi di mana produk yang beredar di pasaran benar-benar aman, sehat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

4. Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Islam

Dalam sistem Islam, tanggung jawab penguasa terhadap keamanan dan kesehatan rakyatnya sangat besar. Penguasa yang lalai dalam menjalankan tugas akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, memastikan keamanan pangan anak bukan sekadar masalah regulasi, melainkan juga kewajiban agama yang memiliki dimensi sosial yang luas. Setiap anak yang terlindungi dari produk berbahaya adalah bukti riayah (perlindungan) yang sejati dari negara.

Kesimpulan

Fenomena keracunan dan penyebaran produk pangan berbahaya yang berulang di Indonesia menunjukkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak. Dalam sistem kapitalisme sekuler yang membatasi peran negara hanya sebagai regulator, masalah ini akan terus terulang. Sebaliknya, sistem Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan lebih bertanggung jawab dalam melindungi rakyat, dengan regulasi ketat, pengawasan melalui lembaga khusus, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Ke depan, negara harus mempertimbangkan reformasi menyeluruh yang menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama, terutama bagi anak-anak. Dengan penerapan kebijakan yang tegas, terintegrasi, dan sistemis, masalah pangan berbahaya bisa dicegah sehingga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tumbuh dengan sehat dan terjamin dari bahaya pangan yang tidak aman.***