Selain itu, MK juga telah berperan dalam memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara (Trias Politica). Melalui putusan-putusannya, MK telah membatasi kekuasaan Presiden dan DPR dalam mengeluarkan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Namun, peran MK dalam konsolidasi demokrasi tidak terlepas dari tantangan dan kritik. Salah satu tantangan yang dihadapi MK adalah adanya upaya-upaya untuk melemahkan kewenangannya, baik melalui revisi Undang-Undang MK maupun melalui upaya-upaya lain untuk memengaruhi independensi dan integritas lembaga ini.
Selain itu, MK juga sering dikritik karena dianggap terlalu aktif dalam melakukan penafsiran konstitusional yang dianggap melampaui batas kewenangannya. Kritik ini terutama ditujukan pada putusan-putusan MK yang dianggap terlalu progresif dan aktivis.
Namun, terlepas dari tantangan dan kritik tersebut, peran MK dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia tetap sangat signifikan. Sebagai guardian of the constitution, MK telah menjadi benteng bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan.
Ke depan, MK diharapkan dapat terus memperkuat perannya dalam menjaga konstitusi dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan tetap menjaga independensi dan integritasnya, MK diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Jogja, 14 Juni 2024
- Kaharudin Anas Putra --
