Terakhir, delayed payment, merupakan punishment yang diberikan kepada bupati atau pun walikota beserta para jajaran nya, dengan cara pemerintah membuat semacam indeks kebersihan daerah dimana jika terdapat beberapa daerah dibawah otoritas pemerintahan terkait memiliki indeks kebersihan yang dibawah rata-rata, maka gaji walikota atau bupati beserta para jajaran nya termasuk dinas-dinas terkait yang mengurus lingkungan akan ditunda pembayaran gajinya, atau tidak menerima bonus-bonus diluar gaji pokok.
Penanggulangan banjir tak hanya melibatkan pemerintah namun juga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tahunan ini sehingga kelak saat musim hujan tiba, tiap orang dapat menikmati turunnya hujan dengan secangkir kopi dan bau humus yang menyegarkan.
Tulisan ini sudah di publikasikan di Malang-post versi Online.
Link tautan : https://malang-post.com/berita/detail/ekonomi-sampah-dan-penanganan-banjirÂ
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H