Jika dalam audit terbukti ditemukan operasional pertambangan maupun perkebunan sawit yang bisa memicu bencana, maka pemerintah harus tegas dan berani mencabut izin operasionalnya sekaligus mempidanakan perusahaan pelakunya. Agar ada efek jera, karena dampak kerusakan lingkungan sampai ke anak-cucu.
Lebih jauh, Kisworo menyarankan agar presiden "berani" memanggil dan mengumpulkan semua perusahaan tambang, kelapa sawit, dan hutan tanaman industri (HTI) serta hak penguasaan hutan (HPH) di Kalimantan Selatan untuk berdialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil. Bagaimana Pak Jokowi?
Pernyatan Kisworo ini didukung oleh data dari tim tanggap darurat bencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Disebutkan, berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhirlah yang kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Apalagi data catatan curah hujan pada 12 -13 Januari 2020, menurut pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta memang sangat lebat.
Lebih jauh, secara mencengangkan menurut Rokhis Khomarudin, Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN, antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare. Sebaliknya, Â area perkebunan meluas "cukup signifikan" 219.000 hektare.
Faktanya dalam dua hari terakhir intensitas hujan di seputar Kota Banjarmasin menurun drastis, bahkan tidak turun lagi. Namun sampai saat ini banjirnya belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Bukti yang tak bisa dibantah bahwa penyebabnya bukan "hanya" sekadar curah hujan tinggi, sekaligus mengindikasikan kompleksnya permasalahan yang sebenarnya dihadapi.
Tidak menutup kemungkinan, fakta ini sebenarnya sinyal kuat bukti buruknya manajemen pengelolaan air kita selama ini, sehingga tanpa disadari juga menjadi salah satu penyebab banjir besar di awal tahun 2021 ini! Â Â
Baca Juga:Â "Kalimantan Selatan Juga Bagian dari Indonesia", Sisi Lain Banjir Besar Kalimantan Selatan di Awal 2021Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Menyikapi tekanan dari beberapa pihak, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, berjanji akan secepatnya melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan di Kalsel untuk mengetahui penyebab banjir terbesar ini dengan mengkaji secara komprehensif dari sisi penggunaan lahan, aliran sungai, juga permukiman, sehingga ke depannya tidak akan terulang lagi.
