Sekadar gambaran, persentase rumah tangga dengan ketiadaan akses terhadap air minum bersih di Provinsi DKI Jakarta hanya sekitar 7.12 persen sementara di Provinsi Kalimantan Barat dan Papua masing-masing mencapai 68.51 persen dan 59.72 persen.
Ketimpangan akses juga terjadi antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2017, rumah tangga perkotaan yang mengakses air minum bersih mencapai 81.71 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari wilayah pedesaan di mana rumah tangga yang mengakses air minum bersih hanya sebesar 59.46 persen.
Fakta-fakta ini harus menjadi perhatin pemerintah sesuai dengan amanah undang-undang. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.39 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah perlu menjamin pemenuhan komponen rumah sehat bagi keluarga, yaitu akses/ketersediaan air bersih dan akses/penggunaan jamban sehat.
Karena itu, upaya-upaya yang lebih serius untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dapat terwujud sangat diperlukan.Â
Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengupayakan agar sarana dan prasarana air bersih tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur air bersih harus difokuskan di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, khususnya di kawasan timur Indonesia. (*)
