Tentang Hasil Survei Politik yang (Tidak) Lebih Akurat dari Ramalan Dukun

Karena itu, penggunaan hasil survei elektabilitas untuk menduga perolehan suara setiap kandidat di hari pemungutan suara memilki peluang kesalahan yang sangat besar.

Apalagi jika jarak antara waktu survei dilakukan dan hari H cukup jauh. Jika dilakukan dengan penuh percaya diri, lembaga survei justru sedang mempertaruhkan reputasinya.

Terlepas dari itu semua, keberadaan lembaga survei dengan berbagai hasil surveinya sejatinya merupakan hal yang positif untuk mendorong literasi statistik di tengah masyarakat. Dengan itu, apa yang disebut evidence-based society yang merupakan ciri masyarakat modern dapat terwujud.

kumparan.com

Lembaga survei juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan hasil survei yang benar-benar memotret realitas dan mencerahkan masyarakat. Jangan sampai, hasil survei yang sebetulnya lemah secara metodologi dan kemungkinan bakal menyesatkan masyarakat justru dibunyikan dengan percaya diri di ruang publik.

Setiap lembaga survei dituntut transparan terkait teknik pemilihan sampel yang diterapkan serta berbagai kelemahan dan kekurangan yang kemungkinan bakal memengaruhi akurasi hasil survei. Dalam hal ini, penilaian atas layak tidaknya hasil sebuah survei dibunyikan di ruang publik harus didasarkan pada telaah terhadap metode pemilihan sampel yang diterapkan dan kualitas pelaksanaan lapangan.

Hal ini menjadi penting karena hasil survei, terutama yang menjadi sorotan media---meski didasarkan pada metode pemilihan sampel yang lemah (shaky method) bahkan keliru---memiliki magnitude yang sangat kuat dalam memengaruhi dan membentuk opini publik.

Setidaknya, hasil survei dapat memengaruhi keputusan mereka yang termasuk swing voters dalam menentukan pilihan di bilik suara.

Karena itu, masyarakat tidak boleh percaya begitu saja dan menelan bulat-bulat hasil sebuah survei. Sikap kritis terhadap kesahihan dan keterandalan metodologi yang digunakan dan reputasi lembaga survei  mesti dikedepankan.

Terkait hal ini, nampaknya eksistensi sebuah institusi yang memiliki otoritas untuk memverifikasi kesahihan dan keterandalan metodologi sebuah survei menjadi sangat krusial. Lembaga tersebut dapat berasal dari kalangan akademisi/perguruan tinggi atau lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah.

Selain aspek metodologi, independensi dan obyektivitas lembaga survei juga harus dijaga dan dikawal. 

Dengan demikian, hasil survei yang disajikan merupakan potret mengenai realitas, bukan informasi yang bias dan menyesatkan. (*)