Setiap Tahun Penduduk Indonesia Bertambah 4 Juta, Berkah atau Beban?

Saat ini, jumlah penduduk Indonesia adalah yang ke empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil sensus penduduk yangdilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 juta orang, atau telah bertambah sekitar31 juta orang dibanding sepuluh tahun yang lalu. Ini artinya, setiap tahunnya, ibu-ibu di Indonesia meliharkan tambahan sekitar 3,5-4 juta penduduk.

Tambahansekitar 4 juta penduduk setiap tahun tentu tidaklah sedikit. Bahkan, jumlah sebesar ini sama dengan jumlah penduduk Singapura saat ini. Tidak heran, dengan laju pertambahan penduduk sebesar ini, Indonesia menjadi negara dengan laju pertambahan penduduk paling pesat ke lima di dunia setelah India, China, Nigeria, dan Pakistan.

Sebenarnya, jumlah penduduk yang cukup tinggi saat ini berpotensi menguntungkan Indonesia secara ekonomi jika dapat dimanfaatkan dan dikendalikan laju pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan struktur penduduk Indonesia yang lebih didominasi oleh kelompok usia produktif. Menjadikan dependency ratio─rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif─ Indonesia cukup kecil.

Dengan struktur penduduk yang didominasi kelompok usia produktif seperti ini, tidak mengherankan kalau sejumlah ekonom meramalkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia akan mulai memperoleh yang namanya “bonus demografi”, yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang dominan dan berpendapatan tinggi. Kondisi ini menyebabkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia sangat tinggi ─menurut sejumlah kalangan bisa menembus USD 10.000 pada tahun 2030. Menurut Chatib Bisri, bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia berlangsung singkat, tidak lebih dari 20 tahun.

Namun demikian, kondisi di atas bisa terwujud dengan sejumlah catatan, pertama : Indonesia mampu menjamin linearitas pertumbuhan ekonominya seperti saat ini, bahkan menurut Chatib Bisri pertumbuhan 6 atau 7 persen saja tidak cukup, menurut dia Indonesia harus tumbuh minimal 8 persen untuk menggapaibonus demografinya.

Kedua: ini yang paling penting, penduduk usia produktif Indonesia berkualitas. Dan ini merupakan tantangan berat buat Indonesia. Karena hingga kini, kita harus mengakui kalau kualitas manusia Indonesia masih belum memuaskan. Bahkan, kalah jauh bila dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Saat ini, Indonesia memang menguasai 40 persen perekonomian ASEAN. Akan tetapi, pada saat yang sama, kualitas pembangunan manusia Indonesia termasuk yang terendah di kawasan. Berdasarkan laporanUnited Nations Development Programme(UNDP), pada tahun 2009,  skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada padaurutan ke 111 dari 182 negera dengan skor IPM 71.6. Dan di kawasan ASEAN Indonesia relitif tertinggal bila dibandingkan dengan Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Kita hanya lebih baik dibanding Laos, Kamboja dan Myanmar.

Dengan melihat peraga di atas, nampak jelas bahwa kualitas pembangunan manusia Indonesia masih kalah dari Singapura yang berada pada ranking 23 dunia dengan skor IPM 94.4, Brunai Darussalam (ranking 30, IPM 92.0), Malaysia ( ranking 66, IPM 82.9), Thailand ( ranking 86, IPM 78.3), dan Filipina (ranking 105, IPM 95). Ini artinya, kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan memang masih relative tertinggal di kawasan ASEAN.

Jumlah penduduk yang tinggi, khususnya kelompok usia produktif, ibarat “pedang bermata dua”. Jika berkualitas, maka akan menjadi berkah dan keuntungan buat Indonesia. Jika sebaliknya, hanya akan menjadi beban, bahkan bencana buat Indonesia karena dapat dipastikan jumlah pengangguran dan penduduk miskin akan semakin bertambah.

Karenanya, di samping harus mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kualitas─tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan─juga mutlak dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, dapat dipastikan bonus demografi yang diidam-idamkan hanya akan tinggal mimpi.

Sumber tulisan : Kompas (7/4/2011), analisis ekonomi; detikcom; data-data dari BPS dan UNDP