Reshuffle Kabinet Pasca 1965

Presiden Sukarno dengan cepat menangkap ancaman yang datang dari demonstran mahasiswa yang didukung oleh tentara dan mengadu kepada Pangdam Jakarta Mayor Jenderal Amir Machmud yang lunak. Ia kemudian mengkritik demonstrasi liar tersebut dan menginstruksikan untuk demonstrasi selanjutnya dilakukan dengan cara-cara yang teratur dan wajar.

Namun kondisi semakin memanas. Puncaknya pada 15 Januari 1966 ketika Sukarno sedang melakukan sidang kabinet di Istana Bogor. 

Ribuan mahasiswa datang dari Jakarta, Bandung dan Bogor berkumpul di bawah curah hujan di luar istana. Rombongan mahasiswa ini didatangkan dengan truk-truk yang disediakan oleh Witono dan Kemal Idris. Beberapa mahasiswa mencoba memasuki halaman istana dan dihalau pasukan Tjakrabirawa dengan melepaskan tembakan peringatan.

Sebagai usaha untuk menyelamatkan demokrasi terpimpin, Sukarno segera melakukan reshuffle kabinetnya. Reshuffle kabinet ini merupakan penyempurnaan dari Kabinet Dwikora 1. Kabinet ini secara resmi dilantik pada 24 Februari 1966. Keputusan pembentukan kabinet ini berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1966. 

Pada masa pelantikan kabinet baru ini dikerumuni oleh demonstransi mahasiswa di luar istana. Akibatnya Presiden Sukarno memerintahkan pesawat-pesawat helikopter digunakan untuk mengangkut para menteri ke pelantikan dan salah seorang menteri yakni Brigadir Jenderal Sukendro tiba dengan naik sepeda.

Dalam pelantikan kabinet Sukarno menyatakan bahwa perubahan kabinet tidak ada hubungannya dengan tuntutan KAMI. Ia membantah slogan-slogan KAMI yang menuduhnya mengangkat kabinet Gestapu atau kabinet komunis. Tuduhan yang ditujukan bukan tanpa alasan. Keputusan Sukarno dalam mempertahankan orang-orang kiri seperti Omar Dhani dan Subandrio dalam Kabinet Dwikora 2. Selain itu pemecatan Jenderal Nasution dari jabatan Menteri Pertahanan juga mengecewakan mahasiswa.

Sebelumnya pada Kabinet Dwikora 1, Presiden Sukarno mengangkat lebih dari seratus menteri dan pejabat setingkat menteri. Dalam kabinet yang gemuk itu, terdapat pula menteri tanpa portofolio atau tanpa departemen. Misalnya Menteri Negara Penasehat Presiden dan Menteri Negara yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). 

Kemudian pada reshuffle kabinet berikutnya, jumlah menteri yang diangkat berkisar tidak kurang dari 132 nama dan pembantu presiden setingkat menteri. Mereka lalu dibagi dalam 14 kompartemen dengan melibatkan 5 wakil perdana menteri yang tergabung ke dalam sebuah Presidium.

Waktu pelantikan, para mahasiswa berhasil menembus masuk. Tiba-tiba pasukan Tjakrabirawa melepaskan tembakan, mengenai dan menghabisi nyawa dua orang, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI dan lainnya siswi Sekolah Lanjutan Atas (Harold Crouch, 1986: 200-208). 

Mahasiswa tersebut bernama Arief Rachman Hakim. Akibat kericuhan yang menimbulkan korban jiwa tersebut, Sukarno mendesak untuk membubarkan KAMI melalui sidang Kogam (Komando Ganyang Malaysia). Sidang Kogam yang awalnya mengurusi pada masalah konfrontasi di luar negeri namun hasil sidang pertamanya justru mengenai masalah-masalah dalam negeri yang salah satunya membubarkan KAMI.

Terima kasih sudah membaca.