Membaca Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua

Dengan demikian pemerintah tidak hanya fokus pada kerjaan dan layanan satu dimensi saja dengan mengharapkan IPM akan meningkat tanpa berupaya maksimal untuk menata layani dua dimensi lainnya. 

Prinsipnya, jika IPM mau meningkat maka pemerintah wajib bekerja dengan sungguh untuk meningkatkan layanan pada ketiga dimensi dimaksud sebagai urusan wajib.

Itulah mengapa negara telah mengamanatkan dalam moratorium bahwa peruntukan anggaran untuk bidang pendidikan minimal 20% dari APBD setiap tahun, begitu pula dengan bidang kesehatan dan lainnya. 

Pertanyaan selanjutnya adalah jika alokasi anggaran telah ditetapkan sesuai dengan yang diamanatkan, apakah isinya benar dapat menjawab Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), ataukah justru dialokasikan pada besaran perjalanan dinas, makan minum rapat, dan lain-lain yang ujungnya tidak memberikan impact bagi HLS dan RLS ?

Hanya Tuhan sajalah yang tau semuanya, karena kabar selanjutnya akan memberikan kepada kita semua angka dari hasil kerja BPS untuk propinsi dan kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua, sehingga tidaklah berlebihan dalam sebuah tulisan ilmiah DR. Agus Sumule memberi statement bahwa "muncul lagi tiga propinsi baru termiskin di Indonesia".

Tokoh Manajemen Modern Peter F. Drucker memberikan statementnya dalam sebuah diskusi/seminar (The Daily Drucker) mengatakan bahwa; "sesungguhnya tidak ada negara  miskin, yang ada adalah negara yang salah kelolah".

Dalam pembukaan kuliah semester gasal lalu di Politeknik Lengguru disampaikan oleh Prof. DR. Balthazar Kambuaya, MBA yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Rektor Universitas Cendrawasih memberikan penekanan dengan melihat data statistik yang memberi gambaran tentang Papua yang jauh dibelakang bila dibandingkan dengan daerah lain hanya dapat diperbaiki dengan Leadership (sebagai pelayan) yang baik dan Manajemen yang kuat (strong management). SEMOGA!