Hibah Batik Air dan Sebuah Catatan Refleksi

Saya dan pasti kebayakan orang, adalah sekelompok kaum pejuang militan, yang tidak sependapat dengan beberapa kebijakan yang tengah didorong oleh Pemerintahan saat ini. 

Mulai dari program Bantuan Sosial Rp. 4 miliar, yang RAKYAT hanya dijadikan penonton, hingga Wifi Gratis yang merupakan program 'selingkuhan' Smart City yang minim minat, sampai pada program Hibah Rp. 1,5 Miliar untuk Batik Air, yang merupakan program di luar dari RPJMD kita 2021-2026.

Meski ada sepenggal narasi pengembangan pariwisata, namun setidaknya Hibah Batik Air adalah sebuah program pemborosan anggaran, yang belum terlalu fokus memperhatikan skala prioritas dalam tata kelola APBD kita, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Niat baik pemerintah daerah untuk mempercepat akselerasi, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, bagi saya pribadi, perlu diberikan apresiasi positif. 

Namun setidaknya, kepekaan dan kepedulian terhadap kebijakan prioritas, adalah bagian yang tak kalah pentingnya dari sebuah 'tanggungjawab moral', sekali lagi 'tanggungjawab moral' bagi 63.000 lebih masyarakat di Kabupaten ini. Karena hibah yang dipergunakan untuk Batik Air menggunakan APBD milik rakyat.

Memorandum of Understanding (MoU) yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama (PKS) yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kaimana merupakan sebuah 'tamparan keras politik' terhadap 20 anggota DPRD kita di kursi wakil rakyat. 

Karena setidaknya, pembahasan Batik Air 'lebih menguntungkan' dari pada membahas APBD tahun 2022. Urgensinya 'Batik Air' lebih penting, ketimbang membahas keseluruhan 'isi perut' APBD tahun 2022 untuk kemaslahatan rakyat.

Saya pun menyadari, bagi sebagian besar wakil rakyat kita mengerti dan paham isi kandungan dari MoU maupun PKS dengan Batik Air ini. Namun, demikianlah catatan panggung politik kita di DPRD Kaimana, antara melawan 'suara hati' dan melawan 'suara Rakyat'.

Kebijakan hibah Batik Air, harus dilihat secara mendalam, yakni melihat pada urgensi 'penting-mendesak' dari program yang dipastikan akan menggunakan keuangan daerah. Penting dan mendesak, artinya kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan dasar. 

Namun, bagi saya pribadi melihat bahwa, hibah Batik Air, setidaknya belum bisa masuk dalam parameter ini, karena hingga saat ini Wings Air masih tetap melayani setiap harinya, dari dan ke Kaimana dengan aman sentosa. Lalu, dimanakah letak urgensitasnya? 

Hibah Batik Air yang kemudian dipaksakan untuk dibahas saat ini, akan berakibat fatal di kemudian hari ini, serta dipastikan akan 'memperkeruh' sistim penatakelolaan keuangan daerah kita ke depannya, yang digadang-gadang tahun 2022 mendatang, tidak mencapai Rp. 1 Triliun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berkurangnya APBD kita ini, belum lagi ditambah dengan adanya kemungkinan kebijakan refocusing tahap III, pasca virus Omicron yang sudah terdeteksi masuk ke Indonesia. 

Belum tuntasnya target pencapaian vaksinasi sebagai akibat dari minimnya sosialisasi ke masyarakat, yang tidak sebanding dengan penyediaan dana refocusing tahun 2021, yang hampir mencapai 30-an miliar jumlahnya, adalah catatan penting bagi tata kelola penanganan covid 19 di Kabupaten ini, hingga pengrusakan fasilitas kesehatan dan berakhir dengan ditahannya 3 orang di balik terali besi milik Polres Kaimana. 

Dan juga berkurangnya kucuran dana dari Pemerintah Pusat sebagai akibat dan konsekiuensi dari banyaknya program dan kegiatan yang tidak diselesaikan pada tahun 2021. Pinalti berkurangnya DAU maupun DAK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penatakelolaan keuangan daerah kita. Semua itu pasti telah tercatat rapi, serapi-rapinya dalam benak semua orang yang mengerti dan paham tentang politik.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, tentu memiliki tatanan prosedur yang diatur melalui regulasi aturan perundang-undangan serta tetek bengeknya, hingga akhirnya bermuara kepada sebuah kebijakan daerah. 

Paling tidak, dia memiliki tahapan yang prosedural, penuh pertimbangan serta syarat akan 'logikalisme', untung ruginya bagi kepentingan daerah dan hak-hak dasar seluruh rakyat Kaimana.

Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, hingga saat ini pun belum banyak bicara di media berkaitan dengan persoalan ini.

Sebagai anak asli Kaimana, seharusnya, Sang Pemimpin Masa Depan ini, memiliki 'sense of crisis' terhadap ketidaktahuan ribuan warga di kampung-kampung dan di Kota Kaimana dari sejumlah kebijakan yang belum selayaknya berpihak untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Namun, demikianlah sebuah 'ritme' yang saat ini terjadi.

Hibah Batik Air yang didorong saat ini adalah sebuah loncatan kebijakan untuk mempercepat akselerasi dukungan terhadap pariwisata kita, namun setidaknya bukan harus dipaksakan saat ini. 

Persiapkan dulu infrastruktur dasarnya, persiapkan dulu masyarakatnya untuk menyambut 'genderang perang' pariwisata yang kemungkinan besar akan semakin terbuka di kemudian hari. Jangan sampai, masyarakat yang akhirnya dikorbankan dari sejumlah kebijakan yang ada saat ini.

Jika akhirnya harus disetujui oleh para Wakil Rakyat kita di DPRD Kaimana, hanya satu harapan kami, bahwa atas nama demokrasi, yang menyebabkan kepentingan rakyat jadi tersandera atas kebijakan yang bukan prioritas ini, semoga pemahaman saya yang keliru bahkan salah ini, tidak memunculkan pemahaman yang sama bagi masyarakat Kaimana lainnya dari Ure sampai Pigo, dari Omba Nariki hingga ke Nusaulan atas kebijakan ini. Karena, nila setetes bisa merusak susu sebelanga.

Akhirnya, bagi mereka yang tidak sepakat dengan pikiran ini, silakan menulisnya dengan narasi yang diharapkan dapat mengedukasi public.

Mohon maaf sebesar-besarnya jika tulisan ini telah menyinggung rasa, tetapi juga tak ingin membuyarkan asa, untuk sebuah perubahan, Perubahan Kaimana yang lebih baik dari hari ini. Tulisan ini hanya sekedar refleksi bersama, peran kita masing-masing dalam membangun Kaimana dengan 'hati', untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga...