Mohon tunggu...
Jusuf Gunawan
Jusuf Gunawan Mohon Tunggu... -

Bravo....

Selanjutnya

Tutup

Politik

Isu Seputar Pengangkatan Pramono Edhie Wibowo sebagai Pangkostrad

3 Oktober 2010   09:21 Diperbarui: 26 Juni 2015   12:45 650
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Media massa dalam dua hari belakangan ini menyoroti pengangkatan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menggantikan Letjen TNI Burhanuddin Amin dan isu kontroversi di seputar persoalan tersebut. Pengangkatan tersebut dinilai oleh Ikrar Nusa Bhakti selain berindikasi percepatan karier putra kelima pahlawan almarhum Letjen TNI Sarwo Edhie Wibowo ke puncak pimpinan TNI, juga membuka peluang yang bersangkutan untuk meramaikan bursa pencalonan presiden (Pilpres) 2014.

Opini Percepatan karier

Pramono Edhie Wibowo adalah lulusan AKABRI 1980 dan mengawali karirnya sebagai Komandan Peleton Grup I Kopassandha (1980), Perwira Operasi Grup I Kopassandha (1981), Komandan Kompi 112/11 Grup I Kopassanda (1984) dan Perwira Intel Operasi Grup I Kopassus (1986). Pada tahun 1995, pria kelahiran Magelang ini dipercaya menjadi Komandan Batalyon 11/1 Kopassus, dan satu tahun kemudian dipercaya sebagai Wakil Komandan Grup I/Kopassus dan dua tahun kemudian jabatan Komandan GrupI/Kopassus dipercayakan pada alumni Sesko Angkatan Darat pada 1995.  Lulusan Sesko TNI 2001 itu juga sempat menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001 dan tiga tahun kemudian ia dipercaya sebagai perwira tinggi Staf Ahli Bidang Ekonomi Politik Sesko TNI dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Danjen Kopassus. Pada 2007, Pramono dipercaya sebagai Kasdam IV/Diponegoro. Dan kemudian diangkat menjadi Pangdam III Siliwangi. Pada saat menjadi bawahan Mayjen TNI Prabowo Subianto, beliau termasuk memiliki prestasi yang baik sehingga diberi tugas untuk memimpin pendakian Gunung Everest 1997. Dengan demikian, dari sisi karir dan prestasi, Pramono Edhie Wibowo cukup menonjol. Ditambahkan bahwa, kenaikan jenjang karir tidak ada kaitan nyata dengan ‘rekayasa’ untuk percepatan karir.

Pada saat menjadi Pangkostrad, usia beliau adalah 55 tahun. Memang dibandingkan dengan pejabat sebelumnya, yakni Letjen TNI Burhanudin Amin yang ketika diangkat usianya 58 tahun, masih tergolong lebih muda. Namun demikian, jika dibandingkan dengan usia Panglima TNI saat ini, usia Pramono Edhie Wibowo relatif sepadan, bahkan dapat dibilang agak terlambat untuk menduduki karir strategis. Hal Ini menunjukkan bahwa perjalanan karir Pramono Edhie Wibowo adalah sesuai dengan kaidah kelaziman yang berlaku di kalangan TNI. Prestasi Pramono Edhie Wibowo dalam meniti karir di TNI juga cukup signifikan, artinya wajar dan sangat pantas jika mendapatkan promosi jabatan.

Dari sisi usia, pada usia 55 tahun banyak perwira yang telah menduduki jabatan sebagai Panglima TNI, semisal Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Jenderal TNI Djoko Santoso dan Laksamana TNI Agus Suhartono. Demikian juga banyak anggota TNI yang dipromosikan untuk memperoleh Bintang tiga seperti Letjen TNI Budiman dan Komjen Pol Imam Sudjarwo pada usia 55 tahun, bahkan kurang.  Dengan demikian, jika Pramono Edhie Wibowo kemudian dipromosikan untuk memperoleh bintang tiga, dari kacamata usia sudah sangat layak. Bahkan mungkin agak terlambat, jika melihat prestasi yang bersangkutan memang cukup menonjol. Adalah sangat jelas bahwa isu adanya percepatan kenaikan karir yang diterima oleh Pramono Edhie Wibowo yang dilontarkan oleh Saudara Ikrar Nusa Bakti lebih merupakan isu tanpa dasar yang kuat.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan usia para pimpinan TNI ketika diangkat dalam jabatan strategis di lembaganya, sebagai berikut:

Nama

Promosi Sebagai

Tanggal Lahir

Tahun diangkat

Usia Diangkat (Tahun)

Lulus Tahun

Jenderal TNI Endriartono Sutarto

Panglima TNI

29/04/1947

2002

55

1971

Marsekal TNI DJoko Suyanto

Panglima TNI

02/12/1950

2006

56

1973

Jenderal TNI Djoko Santoso

Panglima TNI

08/09/1952

2007

55

1975

Laksamana TNI Agus Suhartono

Panglima TNI

22/08/1955

2010

55

1978

 

 

 

 

 

 

Laksda TNI Soeparno

Kasal

22/08/1955

2010

55

1978

Letjen TNI  Budiman

Dankodiklat

25/09/1956

2010

54

1978

Komjen Pol Imam Sudjarwo

Kalemdiklatpol

05/11/1955

2010

55

1980

 

 

 

 

 

 

Laksamana TNI Agus Suhartono

Kasal

22/08/1955

2009

54

1978

Laksdya TNI Soeparno

Wakasal

28/09/1955

2010

55

1978

 

 

 

 

 

 

Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo

Pangkostrad

05/05/1955

2010

55

1980

Dari tabel di atas, adalah jelas bahwa dari sisi usia, pengangkatan Pramono Edhie Wibowo sebagai Panglima Kostrad sangat layak terlebih lagi didukung oleh prestasi yang bersangkutan dalam karier militer di kedinasannya.

Peluang Capres

Berkaitan dengan pencalonan presiden, bilamana merujuk peraturan yang berlaku, peluang menjadi capres merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada waktunya. Artinya, secara hukum dan etika hak tersebut memang dilindungi dan tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Memang dari sisi peluang, dengan nama besar almarhum Sarwo Edhie Wibowo yang masih dikenang oleh masyarakat, niscaya menjadi modal efektif dalam mengantarkan Pramono Edhie Wibowo pada bursa capres 2014 bilamana yang bersangkutan menghendaki.  Kepopuleran karena trah keluarga juga sesuatu yang melekat, seperti halnya Presiden Megawati yang populer karena merupakan putri Proklamator Bung Karno.

Namun demikian, pada akhirnya yang menjadi penentu capres adalah rakyat sesuai dengan sistem pemilu presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, jalan untuk menjadi presiden ataupun calon presiden tentunya tidak semudah yang diperkirakan banyak kalangan. Selain itu, perjalanan ke arah menjadi capres masih panjang dan sesuai azas supremasi sipil, calon presiden tentunya lebih disukai jika yang bersangkutan bukan berasal dari kalangan militer aktif. Sebagaimana dipahami, mekanisme untuk menjadi capres perlu didukung oleh partai atau menjadi anggota dari partai politik tertentu.  Sedangkan, Pramono Edhie Wibowo tidak terlibat atau menjadi anggota partai politik tertentu.  Dengan demikian, fenomena Pramono Edhie Wibowo yang memungkinkan tampil di Pilpres 2014 tidak perlu diperdebatkan..

Isu KKN

Adalah fakta bahwa Ibu Negara RI, Hj Ani Bambang Yudhoyono, merupakan kakak kandung Pramono Edhie Wibowo. Namun demikian, tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa kerabat pejabat pemerintah kehilangan hak untuk memperoleh promosi jabatan.

Perjalanan karir Pramono Edhie Wibowo, menunjukkan bahwa beliau lebih banyak menerima promosi justru sebelum SBY menjadi Presiden. Dengan demikian, isu kenaikan jabatan karena ada unsur KKN menjadi terkesan mengada-ada untuk disampaikan. Dalam banyak hal, sering terjadi peristiwa yang merupakan coincident (kejadian bersamaan tetapi tidak berhubungan). Pengangkatan Pramono Edhie Wibowo pada saat posisi SBY sebagai Presiden, dapat dianalogikan sebagai peristiwa alam yang demikian. Jika kita memaksakan sebagai fakta sebab akibat, ini disebabkan oleh fallacy (sesat fikir) akibat kekurangan informasi.

Pramono Edhie Wibowo tidak begitu tertarik dengan dunia politik. Sekalipun pada posisi yang beliau jabat sangat memungkinkan untuk berbuat demikian. Fakta ini didukung oleh contoh kasus dimana pada saat Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Danjen Kopasssus, tidak pernah mengarahkan keluarga besar Kopassus untuk memilih SBY saat pemilu 2009 lalu dan justru mengarahkan agar seluruh jajaran Kopassus harus bersifat netral karena TNI adalah alat negara dan sesuai dengan UU bahwa TNI tidak boleh berpolitik.  

Penutup

Menjadi sangat jelas bahwa pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Ikrar Nusa Bakti, seorang peneliti senior LIPI, bahwa pengangkatan Pangkostrad merupakan upaya Presiden SBY untuk menjadikan Pramono Edhie Wibowo sebagai Capres pada tahun 2014, merupakan sebuah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak memiliki referensi yang benar.

Semoga masyarakat Indonesia yang telah semakin dewasa dan dapat memahami politik dengan baik, tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh berbagai isu-isu politik yang hanya berdasarkan pada komentar dan pandangan subyektif seseorang.

Jusuf,

Staf Khusus Presiden

Bid. Pangan dan Energi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun