Minggu ini dunia nyata maupun dunia awang-awang persepakbolaan nasional disuguhi lalu lintas informasi dan opini tentang perintah Presiden Jokowi kepada (Menpora) Imam Nahrawi untuk mengkaji kemungkinan pencabutan SK Pembekuan PSSI yang diterbitkan tanggal 17 April 2015 silam. Alasan utama rencana aksi ini tentu saja upaya untuk menghindarkan persepakbolaan nasional (direpresentasikan oleh PSSI) dari peningkatan pengenaan sanksi FIFA. Sepertinya, Imam Nahrawi sudah mau berubah pikiran dari "tidak menjadi masalah" menjadi "akan menjadi masalah" bila PSSI benar-benar diberi sanksi yang lebih berat dari induk organisasi persepakbolaan dunia FIFA...
Niat Imam Nahrawi untuk mengkaji (kemungkinan) mencabut SKnya sendiri setelah mendapatkan perintah Presiden kemudian menjadi olahan baru media, pecinta sejati sepakbola nasional maupun pecinta palsu sepakbola nasional. Beberapa topik berikut ini menarik untuk diperbincangkan:
- Imam Nahrawi akan memberikan sejumlah syarat agar SK Pembekuan yang ditandatanganinya bisa dicabut olehnya:
- PSSI harus menggelar KLB selambatnya 6 bulan setelah pencabutan SK
- PSSI harus sudah bisa menunjukkan langkah-langkah perbaikan organisasi menjadi lebih baik diantaranya akuntabel, transparan dan lain-lain sebelm SK dicabut.
- Terpilihnya Presiden baru FIFA disinyalir akan mengubah kebijakan FIFA untuk mau mendengarkan Imam Nahrawi, ada kabar bahwa Kemenpora akan menyurati Presiden FIFA yang baru ini.
- Ketum PSSI La Nyala Mataliti nyatakan kalau pencabutan SK itu ya harus tanpa syarat. Ada yang menanggapi ini sebagai omongan konyol ada pula yang melihat ini memang seharusnya tanpa syarat. Trus ada lagi yang berpendapat bahwa sanksi FIFA bisa jadi baik bwat persepakbolaan nasional sambil mengibaratkan sebagai 'macan yang berada di dalam kandang, bukan berarti ia tak buas'... semuanya menarik.
Sepertinya perintah Presiden kepada Imam Nahawi tidak akan dapat direalisasikan, mengingat belum terjadi "kesehatian dan kesepahaman" antara Imam Nahrawi dengan Ketua Tim Adhoc Reformasi PSSI Agum Gumelar. Tim Adhoc ini adalah wadah penyelesaian sengketa yang disediakan FIFA setelah langsung memetakan situasi persepakbolaan di negeri ini.
Oleh karenanya, ada baiknya Imam Nahrawi lupakan saja kajian mbulet untuk mencabut SKnya sendiri.. bisa dimaklumi ia bingung membuat kajian karena isi kajiannya sama sekali gak berhubungan dengan alasan utama SK Pembekuan itu dibuatnya yakni persoalan 2 klub peserta QNB League Arema Indonesia dan Persebaya yang dinilai gak memenuhi syarat oleh BOPI. Sementara selanjutnya issue nya sudah menampilkan persoalan lain lagi...
Imam Nahrawi sebaiknya fokus untuk mempersiapkan KLB PSSI yang sebaiknya digelar tanggal 18 April 2016 atau tepat setahun sejak KLB 2015 yang proses dan hasilnya tidak pernah diakuinya sampai sekarang... Kalau Imam Nahrawi lupa kerana terlalu sibuk, berikut ini sedikit informasi apa saja yang harus dipersiapkan menuju KLB PSSI untuk mengganti seluruh pengurus PSSI...
=================================================
Pasal 31
Kongres Luar Biasa
- Komite Eksekutif dapat melakukan permintaan untuk melakukan Kongres Luar Biasa setiap saat.
- Komite Eksekutif akan mengadakan Kongres Luar Biasa apabila diminta secara tertulis oleh 2/3 (dua per tiga) anggota PSSI. Permintaan tersebut harus mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. Kongres Luar Biasa harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut. Apabila Kongres Luar Biasa tidak diadakan, Anggota yang memintanya dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai usaha terakhir, Anggota bisa meminta bantuan dari FIFA. 22 Statuta PSSI
- Anggota akan diberitahukan mengenai tempat, tanggal dan acara Kongres sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal Kongres Luar Biasa.
- Apabila Kongres Luar Biasa diadakan atas inisiatif Komite Eksekutif, maka Komite Eksekutif harus menyusun agenda Kongres. Apabila Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan Anggota, acara tersebut harus mencantumkan materi yang diajukan oleh Anggota tersebut.
- Agenda acara Kongres Luar Biasa tidak dapat diubah
=================================================
Beberapa masukan:
- Ayat (1) jelas gak bisa dipakai rujukan, karena nggak mungkin Komite Eksekutif PSSI berninisiatif menggelar KLB seperti yang dimauin sama Imam Nahrawi.
- Ayat (2) ini yang bisa digarap oleh Imam Nahrawi, yakni Imam melalui Tim Transisi yang hebat dan agen-agennya di lapangan harus segera bergerak untuk mempengaruhi anggota PSSI sehingga bisa mendapatkan "permintaan tertulis dari para angota PSSI kepada Komeks PSSI untuk menggelar KLB. Pernyataan tertulis ini setidaknya harus mencapai 2/3 dari jumlah anggota PSSI. Tapi, sebaiknya lebih dari itu karena nanti kan bakal diverifikasi, siapa tau ada yang gak lolos sensor. Agenda KLB pun harus jelas yakni "Mengganti Seluruh Pengurus PSSI yg skarang dengan orang2 baru".. karena kalau hanya sekedar "pemilihan pengurus PSSI" nanti yang kepilih bisa jadi ya dia lagi dia lagi.. mafia lagi mafia lagi... Imam cs harus gerak cepat kerana gelaran KLB dibatasi maksimal 3 bulan sejak permintaan tertulis dari anggota.
- Ayat 3 dan seterusnya itu mah urusan prosedural saja tapi yang penting kerana kalo ga dipersiapkan dengan baik bisa aja hal kecil akan menggagalkan agena sangat besar dan mulia ini...
Jadi skali lagi...LUPAKAN PENCABUTAN SK PEMBEKUAN PSSI dan Imam Nahrawi FOKUS PERSIAPAN KLB PSS tapi sebaiknya Tim Transisi atau Kemenpora tidak usah terlibat langsung urusan ini, cukup bergerilya dengan segala cara.. pokoknya gimana caranya termasuk dengan pendekatan kekuasaan mempengarui para anggota PSSI untuk mau membuat "surat permintaan diadakannya KLB PSSI dengan agenda tunggal:
