Ramai tagar #StopBayarPajak di media sosial adalah ekspresi keresahan sejumlah warga negara terhadap pemerintah. Kebijakan tax amnesty jadi pemicunya. Pengampunan pajak tersebut dianggap meneror, alih-alih dipatuhi. Pasalnya, sosialisasi dan petugas tax amnesty diajurkan turun hingga ke desa-desa. Ini misalnya terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Artinya, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat berpenghasilan kecil lainnya, juga disasar.
Semestinya sasaran tax amnesty adalah dana-dana besar dan repatriasi, aset kakap yang disimpan dan diamankan di luar negeri. Sangat kecil kemungkinan tax amnesty berhasil mencapai target jika yang disasar masyarakat kecil di kampung-kampung. Lagi pula, hal tersebut mencederai azas keadilan dan distribusi kesejahteraan yang menjadi spirit penarikan pajak.
Ancaman #StopBayarPajak sangat berbahaya jika benar-benar direalisasikan. Negara bisa shut down alias stop beroperasi tanpa pajak. Tahun 2016, 85,5% energi APBN dipompakan dari sektor pajak. Fungsi budgetir pajak sangat vital guna memacu roda pembangunan. Pajak menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah seperti mencegah pengangguran, kestabilan moneter, dan pertumbuhan ekonomi (Safri Narmutu, 2005).
Keriuhan #StopBayarPajak di media sosial, mengingatkan kita pada peristiwa serupa tahun 2012. Musyawarah Nasional Alim Ulama NU ketika itu, mengancam akan mengeluarkan fatwa boikot pajak karena tingginya angka korupsi aparatur di Ditjen Pajak. Ekspresi ini jika masih sebatas protes, sebetulnya lumrah saja dilakukan. Sebab pajak merupakan instrumen fiskal konstitusional yang merefleksikan kedaulatan tertinggi rakyat.
Meskipun terpaut waktu empat tahun dan berbeda rezim pemerintahan, tagar #StopBayarPajak dan ancaman boikot pajak oleh PBNU memiliki esensi pesan yang sama, yaitu ada kekecewaan mendalam yang mengakar di sanubari masyarakat. Kecewa pada aparatur penyelenggara pemerintahan yang dianggap tidak mampu mengelola negara. Ini diperparah oleh banyaknya pejabat publik yang korupsi.
Defisit APBN merupakan masalah yang berulang setiap tahun. Penyebab sehingga defisit kali ini memicu perhatian besar karena tumpukan utang untuk menutup defisit tersebut kian menggunung, meskipun sudah dilakukan pemangkasan anggaran di 60 Kementerian dan lembaga negara.
Berbagai proyek yang diluncurkan pemerintah juga butuh uang. Proyek-proyek tersebut tidak berjalan mulus dengan kondisi keuangan negara yang tersengal-sengal. Singkatnya, pemerintah sedang butuh dana segar dalam jumlah besar.
Kebijakan instan tax amnesty untuk menyiasati masalah APBN hanya berfungsi analgesik semata. Untuk jangka pendek saja. Bukan solusi permanen meskipun target penerimaan yang dipasang sangat ambisius, yakni Rp 165 triliun. Faktanya hingga satu bulan berjalan, dana yang masuk ke kas negara dari program tax amnesty baru Rp 2,14 triliun atau 1,2%.
Dalam jangka panjang, yang dapat diharapkan dari tax amnesty adalah dana repatriasi yang ditargetkan masuk ke Indonesia sebesar Rp 1.000 triliun hingga Maret 2017. Meskipun hingga akhir bulan Agustus baru terkumpul Rp 7,66 triliun atau 0,76%.
Jika ukuran sukses tax amnesty adalah penerimaan tebusan yang masuk ke kas Negara, waktu 10 bulan terhitung dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, sebetulnya sangat mepet. Apalagi jika berharap repatriasi. Tidak semua aset orang Indonesia di luar negeri, diparkir begitu saja dan dapat ditarik sewaktu-waktu.
Karenanya, perlu ada terobosan kebijakan lanjutan yang memiliki kekuatan magnetik agar dana repatriasi pulang kampung. Tak cukup dengan sekadar pengampunan, tebusan yang ringan dan pembebasan dari pidana. Para pemilik aset tersebut, tentu berharap dana mereka bisa berputar dan berkembang di Indonesia.
Pemerintah misalnya bisa menggandeng BUMN maupun swasta menyiapkan opsi-opsi investasi di berbagai sektor. Tentu saja dengan memberikan kompensasi. Terutama yang terkait dengan inovasi dan non natural resorces seperti teknologi, properti, infrastruktur, dan keuangan yang berkembang sangat seiring perubahan lanskap perilaku konsumen Indonesia.
Sektor perbankan dan properti sendiri menyambut antusias tax amnesty. Berbagai pilihan investasi disiapkan, terutama untuk dana repatriasi. PT. Agung Podomoro Land Tbk, salah satu developer yang menjemput bola menawarkan sejumlah proyek properti untuk investasi dana repatriasi, antara lain di Orchard Park Batam yang mengusung konsep one stop green living. Ada juga Podomoro City Deli Medan (POCI), dan Podomoro Golf View (PGV) Cimanggis. Ketiganya memadukan hunian, perkantoran dan pusat perbelanjaan yang menjadi kebutuhan masyarakat urban saat ini karena efektivitas dan efisiensinya.
Setiap produk properti tersebut memiliki kekhasan yang bisa menjadi pertimbangan para investor pemilik dana repatriasi. PGV Cimanggis misalnya, diminati keluarga muda karena harga yang terjangkau, sedangkan Orchard Park Batam banyak dibeli karena lokasinya dekat dengan Singapura maupun Malaysia serta sebagai gerbang terdepan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Adapun POCI Medan, ditunggu-tunggu karena menjadi ikon baru kebanggaan warga Medan. Selain pengembangan residential, APL juga menawarkan investasi di 10 Trade Mall (TM) di Jabodetabek dan Balikpapan sebagai tempat usaha untuk UKM, pedagang maupun home industry.
Di sektor perbankan, ada bermacam-macam varian produk yang juga disiapkan, mulai deposit, giro, reksadana, surat berharga, hingga Sertifikat Bank Indonesia. Pemerintah sendiri telah menunjuk 18 bank gabungan BUMN dan swasta sebagai pintu masuk dana repatriasi.
Selain menguntungkan pemilik dana, instrument investasi yang variatif juga memperluas skala ekonomi tax amnesty. Dana repatriasi khususnya, menjadi lebih powerful berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah dituntut bergerak cepat untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada. Kebijakan lain yang dikelurkan pemerintah sebisa mungkin diintegrasikan dengan tax amnesty. Kita becermin dari 13 Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan tersebut diakui sudah cukup banyak menarik investor, namun di tataran pelaksaan, masih harus berjibaku dengan berbagai aturan yang menghambat. Jangan sampai heboh tax amnesty dan misi repatriasi gagal hanya karena lambannya sinkornisasi aturan dan kurang sigapnya pemerintah dalam bertindak.