Bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta Ke-487, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit terhadap Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Namun yang patut disayangkan bahwa hasil Audit tersebut menurun dibandingkan hasil audit sebelumnya. Predikat sebelumnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Bahkan dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap sebanyak 86 temuan dan terindikasi adanya potensi kerugian senilai Rp 1.54 triliun terdiri dari kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 95,01 miliar dan temuan 3E (tidak efisien, tidak ekonomis, dan tidak efektif) senilai Rp 23,13 miliar.
Sehubungan dengan itu, Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan menerima dan selanjutnya akan melakukan perbaikan atas kinerja bawahannya.
"Nggak apa-apa. Memang harus turun, karena masih ada aset nggak beres dan nyolong-nyolong duit. Kalau BPK masih baik hati karena cuma turun satu tingkat. Kalau saya yang periksa, saya akan pilih (opini) tidak menyatakan pendapat," demikian pernyataan Ahok yang saya kutip dari BeritaJakarta.com.
Selain itu pada kesempatan lain, sehubungan dengan hal ini anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna, di Gedung DPRD DKI Jakarta menyatakan "Program penataan kampung kumuh oleh Pemprov DKI tidak optimal," yang saya kutip dari Kompas.com
Program Penataan Kampung yang digadang-gadang oleh Jokowi dalam pelaksanaannya meninggalkan beberapa permasalahan antara lain terdapat 90 rumah penerima bantuan penataan kampung berdiri di atas lahan dengan peruntukan marga drainase tata air dan jalan. Sebanyak 1.152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara dan ada enam rumah yang berdiri pada garis sepadan sungai.
Program unggulan Jokowi yaitu 'Penataan Kampung' menurut saya juga tidak mendidik masyarakat, sebagaimana artikel yang saya turunkan sebelumnya 'Penataan Kampung’ Jokowi, Tidak Mendidik ?
Jokowi memang dikenal sebagai pejabat yang cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, namun sayang dalam pelaksanaannya kadang terkesan terburu-buru, sehingga tidak memperoleh hasil yang optimal.
Apalagi saat ini Jokowi sedang dicalonkan sebagai Presiden RI dalam Pemilu mendatang. Apakah ini akan menambah raport merah bagi Kubu Jokowi dan akan menurunkan eletibiltasnya menjalang pelaksanaan pemungutan suara 9 Juli mendatang ?
Terlepas dari itu semua, saya mengucapkan 'Selamat Ulang Tahun ke 487 untuk Kota Jakarta'. Semoga mampu berbenah menjadi ibukota negara yang dapat kita banggakan.
Salam.
