Kami "Lengan Politik Masyarakat Sipil" Dengan atau Tanpa Putusan MK

Kebijakan Makamah Konstitusi (MK) untuk menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.  Pemerhati politik Rocky Gerung melihat keputusan ini membuat pengedalian 20 persen oleh suatu pihak tidak bisa lagi dilakukan. 

Partai kecil peserta pemilu menjadi  punya peluang untuk bisa memajukan calon presiden, termasuk juga partai pendatang baru untuk 2029 mendatang.

Salah satu partai pendatang baru yang begitu sabar untuk muncul adalah Partai Hijau Indonesia (PHI),  yang mengusung isu lingkungan yang cepat atau lambat akan menjadi isu penting masa mendatang.  Sekalipun Indonesia cukup terlambat untuk mempunyai suatu partai hijau seperti halnya rekan-rekan mereka di Eropa. 

Generasi milenial dan generasi Z berpotensi menjadi pendukung partai ini mengingat mereka dan anak mereka yang bakal terkena dampak buruk dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan akibat polusi sampah plastik, deforestasi dan sebagainya.

Salah seorang presidium dan pendiri Partai Hijau Indonesia John Muhammad menyambut baik keputusan MK sebagai buah dari perjuangan rekan-rekan mereka dari masyrakat sipil  untuk keadilan politik. "Saat ini kami lebih siap," ujar alumni Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti ketika saya hubungi untuk sebuah wawancara dengan Whatsapp untuk blog Jurnal Gemini  Kompasiana dan Cakrawala, 7 Januari 2025. Berikut petikannya.

Bisa minta tanggapan soal keputusan MK melakukan penghapusan Presidential Threshold 20 persen yang memungkinkan partai kecil pun bisa memajukan calon Presiden?

Menyambut syukur Alhamdulillah dan bahagia atas Putusan MK tersebut. Sebuah perjuangan panjang teman-teman masyarakat sipil - yang ditandai dengan geliat mahasiswa. Ini, harus diapresiasi sebesar-besarnya karena ini adalah bagian dari pemenuhan hak-hak politik warga negara. Jadi ini bukan soal parpol kecil atau besar, ini soal keadilan politik.

Pelajaran terbaiknya adalah kita harus terus mencoba dan tak boleh menyerah berbagai agenda reformasi politik lainnya yang selama ini tertunda atau tertinggal.

Apa yang akan dilakukan?

Selain itu, langkah berikutnya adalah memanfaatkan sekaligus memfasilitasi kepentingan masyarakat sipil dan kelompok rentan Indonesia. Kami, Partai Hijau Indonesia sebagai "lengan politik masyarakat sipil", dengan atau tanpa putusan MK, tanpa perlu disuruh dan menunggu kesiapan masyarakat sipil, sudah bekerja sejak lama mengintai bakat-bakat dan mempromosikan pemimpin politik yang otentik dan berintegritas.  

Bukankah ini peluang pada 2029 jika Partai Hijau ingin mendaftar dalam pemilu?

Jadi dengan sejumlah kegagalan sejak Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Partai Hijau Indonesia sudah pasti tidak akan menyerah dan akan berjuang untuk Pemilu 2029.

Saat ini, kami lebih siap. Kami sudah punya Platform Hijau yang berisi garis-garis besar program atau kebijakan yang berkelanjutan. Kami sudah mengerjakan dan terus memperbarui data induk Kabinet Hijau, yakni kandidat-kandidat para ahli dan profesional yang kami incar untuk menjalankan Republik Indonesia sesuai cita-cita kami - yang bersih, adil dan lestari. Soal peluang, kita kembalikan ke masyarakat sipil-nya: siap atau tidak?

Bagaimana juga dengan wacana Pilkada kembali ke DPRD?

Soal ancaman Pilkada kembali ke DPRD, bahkan Presiden akan dipilih melalui MPR serta kembali ke UUD 1945, dengan tidak meninggalkan kerja-kerja advokasi menentang semua rencana "back to orba" tersebut bersama masyarakat sipil, kami akan menyiapkan kandidat-kandidat DPD melalui jalur independen dari sekarang. Kami fokus menjalani peran kami dalam jangka menengah-panjang.

Nah untuk Partai Hijau Indonesia sendiri bagaimana peluangnya untuk berkiprah karena generasi Z sudah mulai besar sudah banyak yang peduli soal lingkungan?

Harapan pada generasi muda tak pernah pudar, namun saat ini penting untuk memahaminya bukan dari segi afirmasi tapi juga dari segi "keadilan antar generasi". Ini artinya, bencana pendidihan global yang sedang berlangsung ini menjadi tanggungjawab seluruh generasi.

Percuma saja kita punya generasi muda potensial kalau tidak nyambung dengan generasi tua yang bebal dan tamak. Jadi, sebenarnya, pencoleng-pencoleng demokrasi selalu ada di tiap generasi, tapi jangan takut, kami terus mencatat para pejuang yang sesungguhnya, dan calon pemimpin masa depan di setiap generasi.

Irvan Sjafari

Foto:

John Muhammad  https://www.harianumum.com/baca/jadwal-calon-insepwnden-dinilai-tak-sesuai-pkpu-partai-hijau-ancam-gugat-kpu-jakarta-ke-bawaslu