Dinamika Kehidupan Mahasiswa Bandung 1969, Catatan Awal

Baca: Ricuh Biaya Kuliah di Bandung 1969, Dewan Mahasiswa Melawan

Menurut Sobirin berbagai aksi unjuk rasa dan protes masa itu  menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Pada Februari 1969  LPP IKIP Bandung menyebar 1.600 angket kepada masyarakat Bandung bukan saja  untuk masalah uang kuliah tetapi juga biaya pendidikan. 

Hanya 60 persen menurut  Pikiran Rakjat 10 Februari 1969 yang masuk.  Umumnya angket yang masuk mengungkapkan kedasaran masyarakat yang sudah bersusah membantu biaya pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.  Hasilnya dilaporkan ke Rektor IKIP Ahmad Sanusi.  

Sebuah diskusi kemudian diadakan di Wisma Guru pada 9 Februari 1969  dengan 12 pembicara. Mereka mempertanyakan janji 25% anggaran Anggaran Belanja Negara seperti yang dinyatakan TAP MPRS  Nomor XXVII. Sekretaris PGRI KAP3 Jabar Warjo Sukada mengatakan yang diminta bukan Rp25  atau Rp25 miliar, tetapi 25 persen uang yang ada untuk pendidikan.  

Beberapa gagasan muncul seperti penyelenggaraan "School Tax", Arisan Sekolah, serta mengadakan pertunjukkan dan pertandingan antar sekolah untuk mencari biaya pendidikan.

Klipping Berita tentang Ratu Universitas -Foto: Repro Koleksi Perpusnas oleh Irvan Sjafari

Kegelisahan itu mereda menjelang akhir Semester Pertama 1969 tergeser isu lain. Namun mulai lagi pada September 1969 ketika  26 mahasiswa tingkat V Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad) diskor karena belum membayar registrasi sejak 11 September.

Akibatnya  pada 25 September 1969 seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad) melakukan mogok kuliah sebagai protes terhadap skorsing itu. Pemogokan itu juga dilakukan menuntut perbaikan administrasi kampus dan perbaikan kurikulum. Bahkan muncul isu pemalsuan ijazah.

Rektor Universitas Padjadjaran waktu itu menyadari bahwa isu ini bakal membesar memutuskan untuk memperbolehkan mereka yang kena skorsing untuk mengikuti perkuliahan mulai 1 Oktober 1969. Pikiran Rakjat 30 September tahun itu memuat pertemuan rector dengan tokoh mahasiswa Unpad pada 29 September.

Namun hingga 1 Oktoer 1969 seluruh  mahasiswa masih belum masuk kuliah.  Pikiran Rakjat  2 Oktober 1969 memberitakan  Ketua Senat Mahasiswa FKG Unpad Adang Sudjana mengatakan pemogokan masih dilakukan hingga terjadi penyelesaian persoalan dengan pimpinan FKG Unpad.