Bandung 1961 | Kembali Diterpa Krisis Beras dan Bensin

Namun kenyataan harga beras masih jauh dari stabil.  Di Jakarta saja, keadaan makin runyam hingga November 1961. Rosihan  Anwar dalam catatannya menyebutkan, harga beras Cianjur menembus Rp35 per kilogram dan beras impor dari Amerika Rp25 per kilogram. Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Bersenjata masih mendapatkan pembagian beras 8 kilogram per bulan.  Harga resmi beras per kilogram masih berkisar Rp15 (Anwar, 1981,halaman 112).

Upaya keras mengatasi kelangkaan beras sebetulnya sudah dimulai pada Oktober 1961. Dalam kunjungan anggota DPRD Gotong Royong ke kawasan lumbung padi di Cianjur,Bogor dan Sukabumi.  Wakil Ketua DPR GR Suwigno mengungkapkan, Cianjur memerlukan 3.226,3 ton pupuk DS dan 1.613 ton pupuk urea pada musim rendeng.

Sementara pada musim kemarau dibutuhkan 2.457 ton pupuk DS dan 1.28,8 ton pupuk urea untuk 82.263 hektare sawah. Ditargetkan pada panen berikutnya 312.030 ton padi akan dihasilkan dari kawasan Cianjur.  Biasanya hasil yang didapat 234.580 ton, dengan begitu ada kenaikan 33 %. "Cianjur bisa diperbaiki, sementara kadaan di Indramayu masih terkendala pengairan," ujar Suwigno.

Self Supporting mungkin lebih tepat dijalankan, walau itu sebetulnya efeknya jangka panjang.  Namun politisi kerap mencoba mengambil inisiatif  untuk jangka pendekmengatasi  ancaman kekurangan pangan. Sayangnya kebijakan yang diumumkan kadang diambil  tanpa menghitung kemampuan tenaga yang ada, tergesa-gesa dan terkesan populis.

Misalnya saja pada Akhir Oktober 1961 Wali Kota Bandung Prijatna Kusumah mengumumkan akan menjalankan kebijakan membuat dapur umum untuk mereka yang tidak mampu, terutama dari kalangan buruh. 

Untuk keperluan itu, Prijatna mengatakan, ia mengambil sekitar 20 persen dari alokasi  yang diinjeksi untuk Bandung sebesar 750 ton sebulan, yakni 150 ton untuk ditanak.  Hitungannya setiap hari satu orang miskin mendapatkan 200 gram nasi murah.  Dapur umum akan dibuat di lima puluh titik di Kota Bandung (Pikiran Rakjat, 28 Oktober 1961). 

Kebijakan ini dijalankan sejak 1 November 1961.  Tidak ditemukan laporan dari surat kabar bagaimana kebijakan ini terlaksana.  Siapa memasak di dapur umum? Bagaimana bisa tahu yang mengambil jatah orang miskin atau bukan? Kapan jadwal memasak tidak rinci.

Minggu kedua November 1961, Wali Kota mengumumkan bahwa kebijakan untuk dapur umum diganti dengan makan murah bagi kaum buruh dan orang terlantar di 400 warung nasi yang ditunjuk sebagai pengganti dapur umum (Pikiran Rakjat, 9 November 1961).  Kebijakan ini lebih realistis karena jelas ada yang memasak, jelas tempatnya dan bisa diambil kapan saja.  Tetapi penulusuran saya tidak menemukan bagaimana kebijakan ini berjalan.

Pada 9 November 1961 Menteri Pertanian Aziz Saleh memperingatkan bawa gagalnya gerakan Self Supporting beras akan membuang devisi negara.

Alwi Shahab, ahli sejarah dan budaya Jakarta melukiskan keadaan miris yang melanda Indonesia ini dalam sebuah tulisannya:

Saya menikah pada Desember 1961 pada saat masyarakat banyak makan bubur atau nasi campur jagung karena tingginya harga beras (1).