Konferensi pers yang dilakukan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) terkait permasalahan HAM dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Kab. Nduga-Papua, sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan HAM di tanah Papua, sudah sepatutnya bila perlu terus menyuarakan suara rakyat Papua. Namun sangat disayangkan bila hal tersebut dijadikan sarana untuk menyudutkan atau mendeskritkan pemerintah Indonesia terutama kepada TNI/Polri.
TNI/Polri hadir sebagai penjaga keutuhan dan keamanan di wilayah Indonesia, selain itu mereka juga bertugas dalam menangani ancaman nonmiliter yaitu bencana alam seperti halnya kemarin waktu bencana longsor dan banjir bandang di Sentani. Tanpa pikir panjang TNI/Polri mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu warga Sentani yang terkena dampak bencana tersebut, hal ini dikarenakan doktrin TNI/Polri yang harus menyatu dengan masyarakat sehingga ketika ada kejadian tanpa ada perintah seluruh personel TNI/Polri langsung bergerak. Tidak ada lagi yang berpikiran tentang adanya perbedaan warna kulit, rambut, suku dan sebagainya.Â
Semuanya menyatu dalam rasa kemanusiaan sebagai satu warga negara Indonesia, justru sebaliknya statemen negatif diciptakan sendiri oleh warga asli Papua yang menganggap berbeda. Dengan adanya kejadian tersebut seharusnya orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia tersadar, bahwa kita sudah merdeka hak-hak sebagai manusia telah diberikan seluruhnya. Munculnya kelompok yang tetap bersikeras menuntut merdeka adalah contoh orang yang serakah dan tidak pernah puas dengan menuntut lebih, namun minim kontribusinya terhadap kemajuan di Papua.
Terkait krisis yang terjadi di Papua, yang menjadi korban mayoritas adalah warga asli Papua, tetapi sebagai pemerhati HAM tidak boleh menyepelekan setiap HAM termasuk warga non pribumi yang juga menjadi korban (karyawan PT. Istaka dan tukang ojek) dibunuh oleh KKSB, yang mana jelas-jelas tidak terlibat dengan kegiatan apapun. Mereka hanyalah orang-orang yang mengais rejeki di tanah Papua, lalu apakah kejadian tersebut tidak disebut pelanggaran HAM. Dalam pemberian informasi haruslah yang berimbang dan faktual, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi bahwa krisis tersebut timbul dikarenakan adanya TNI/Polri.
Untuk warga asli Papua yang berada di Nduga mereka mengungsi bukan karena takut dengan TNI/Polri tetapi takut menjadi salah sasaran tembakan, kalaupun ada pernyataan bahwa warga Nduga takut dengan TNI/Polri sangat dimungkinkan opini tersebut dibuat oleh kelompok anti NKRI dengan harapan adanya perhatian internasional yang akan melakukan intervensi terhadap Indonesia. Hal ini senada yang dikatakan Pdt. Nathaniel Tabuni (koordinator bantuan pengungsi di Nduga) yang menyatakan bahwa isu-isu terkait di Nduga kebanyakan salah, sebenarnya TNI/Polri hadir untuk memberikan keamanan justru jika rakyat tidak kembali berarti pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan, Pdt. Utlok Umbere (Kepala Sekolah SMA Mbua) menambahkan bahwa himbauan kepada anak-anak sekolah dan guru untuk kembali ke Nduga sudah sering disampaikan karena TNI/Polri telah datang untuk memberikan keamanan, namun masih terdapat anak-anak yang masih ditahan oleh sekelompok orang.
Sebagai penutup, saat ini yang dibutuhkan adalah bukan debat opini mana benar dan salah terkait kondisi krisis kemanusiaan di Nduga akan tetapi tindakan atau solusi apa yang dapat dirasakan langsung warga Nduga. Pemerintah tidak bisa memberikan intervensi lebih dikarenakan adanya KKSB yang terus memberikan gangguan dan menahan warga Nduga dimungkinkan digunakan sebagai pelindung dari serangan TNI/Polri, sementa TNI/Polri sedang berusaha mengembalikan situasi Kamtibmas diganggu dengan opini-opini yang menyudutkan. Anti NKRI bukanlah solusi untuk kemajuan Papua, namun berjuang bersama dalam NKRI adalah jawabannya.
