Seperti biasa, berdasarkan pengalaman, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak benar-benar memahami peraturan yang akan diterapkan oleh pemerintah.
Ramai tentang kenaikan PPN 12% mengingatkan saya pada keramaian saat Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru diterbitkan.
Hal ini tentu menjadi celah bagi berbagai pihak untuk meraup keuntungan secara pribadi ataupun golongan. Artikel ini mencoba untuk mendudukkan persoalan kenaikan PPN 12% sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Adanya pro dan kontra serta pemberitaan yang masif melalui media massa dikhawatirkan dapat membentuk opini publik yang, secara kolektif, justru membuat panik masyarakat. Dampaknya, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya bisa ikut melambung.
Perlu Pengawasan Pemerintah
Percaya atau tidak, yang perlu kita bersama awasi pada kenaikan PPN 12% adalah latah para produsen/distributor yang memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga produk mereka.
Padahal, kenaikan PPN 12% ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang tertentu, yakni barang mewah dan jasa premium.
Khusus untuk kebutuhan pokok dan jasa esensial, kenaikan PPN sebesar 12% tidak berlaku. Barang-barang seperti beras, jagung, sagu, sayur, buah, daging, gula, serta sektor pendidikan, kesehatan, dan angkutan umum konsumsi, dikecualikan dari PPN.
Sayangnya, kebiasaan masyarakat yang seringkali menerima informasi mentah-mentah tanpa melakukan literasi lebih lanjut sangat rentan dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menjadikan momen kenaikan PPN 12% sebagai alasan untuk menaikkan harga barang dan jasa.
Maka, kewajiban pemerintah adalah untuk mengawasi para produsen/distributor agar harga tetap stabil pasca-kenaikan PPN 12%.
