UU ASN Terbaru: Tiga Saran Kunci bagi Pemerintah Pasca Pelarangan Rekrutmen Honorer

Pemerintah Perlu Membuka Formasi Baru Sesuai dengan Spesialisasi Kebutuhan   

Sampai dengan artikel ini ditayangkan, berdasarkan pengalaman penulis yang terjun ke sekolah sejak tahun 2009, belum pernah ada formasi penerimaan ASN untuk tenaga administrasi sekolah. 

Bahkan, harapan untuk memiliki spesialisasi khusus dalam bidang administrasi tertentu juga terasa sulit, mengingat tidak adanya formasinya. 

Melalui tulisan ini, saya mendorong pemerintah untuk membuka formasi khusus tenaga administrasi sekolah dengan spesialisasi bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di sekolah.

Pandangan bahwa kegiatan di sekolah hanya sebatas belajar mengajar adalah keliru. Sekolah saat ini bukan hanya tempat kegiatan belajar mengajar, tetapi juga melibatkan banyak kegiatan administrasi dan non-administrasi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Misalnya, pembuatan surat menyurat, menjaga keamanan, pembayaran sumbangan partisipasi orang tua, penyajian makanan dan minuman harian kantor, perencanaan anggaran sekolah, perencanaan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, tukang kebun, supir, hingga penjaga taman.

Posisi-posisi tersebut sebenarnya memiliki peran vital di sekolah, namun heranlah kenapa belum pernah dibuka formasi untuk beberapa kebutuhan kegiatan di atas. Akibatnya, sekolah terpaksa mengangkat tenaga administrasi honorer. 

Tidak realistis jika para guru harus secara langsung terlibat dalam kegiatan seperti membersihkan halaman sekolah, menjadi supir saat sekolah mengikuti kegiatan di luar sekolah, atau mengurusi surat menyurat dan buku induk bersama dengan tupoksinya.

Mungkin secara teknis bisa dilakukan, tetapi yakinlah bahwa kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pada akhirnya sekolah terpaksa harus mengangkat tenaga administrasi honorer sebagai solusi atas kebutuhan akan tenaga administrasi yang sesungguhnya perlu ada di sekolah. 

Dengan membuka formasi khusus, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga administrasi sekolah sesuai dengan spesifikasi tugas yang ada di sekolah sehingga sekolah tidak perlu lagi mengangkat honorer.

Wasana kata

Tiga hal di atas merupakan sejumlah saran yang penulis sampaikan berdasarkan pengalaman di lapangan. Semoga dengan berbagai saran ini, pemerintah dapat menjadikannya sebagai sarana untuk mengurai permasalahan tenaga honorer yang selalu terakumulasi setiap tahunnya. 

Selain hal-hal tersebut, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jumlah tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah, terutama setelah UU ASN disahkan, menjadi perhatian bersama. Membiarkan mereka terkatung-katung dalam harapan untuk diangkat sebagai ASN tidaklah bijak.

Fakta ini harus menjadi perhatian bersama, dan solusi perlu dicari untuk mengatasi kondisi ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam membuka pintu solusi terhadap masalah yang senantiasa hadir dalam dunia pendidikan.