      Berbicara mengenai konflik yang terjadi di laut china selatan merupakan topik yang masih jarang sekali disadari oleh generasi muda pada saat ini, jangankan untuk menjadi topik yang didiskusikan dalam forum-forum kepemudaan, untuk sekedar menyadari ancaman tersebut terhadap kedaulatan Indonesia pun masih sangat minim. Padahal kita mengetahi bahwa peran generasi muda untuk menjaga kedaulatan Indonesia, merupakan hal yang sangat penting pada saat ini, dan di masa yang akan datang. Perkembangan media sosial sangat mempengaruhi aktivitas generasi muda pada saat ini. Media sosial yang pada dasarnya dapat membantu manusia untuk dapat terhubung dengan manusia lainnya untuk saling terkoneksi, malah memberikan dampak negatif bagi generasi muda saat ini, dikarenakan kurang bijak nya generasi muda dalam memfilter konten negatif yang menurut kami masih mendominasi di semua platform media sosial yang muncul di era sekarang ini. Hal ini menyebabkan lemahnya kepekaan generasi muda untuk mendalami isu-isu global terutama yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia.
      Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas bagaimana  Peran Generasi Muda Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia di Tengah Tekanan Konflik di Laut China Selatan, dengan harapan dapat memberikan kesadaran bagi generasi muda akan perannya sebagai generasi pawaris bangsa di masa yang akan datang. Di dalam tulisan ini akan di sajikan pula kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk berperan dalam menjaga kedaulatan Indonesia di tengah konflik laut china selatan.
SEJARAH KEDAULATAN LAUT INDONESIA
      Ketika akan membahas mengenai kedaulatan laut Indonesia dan konflik di laut china selatan, ada peristiwa sejarah penting yang mungkin masih sangat sedikit generasi muda yang mengetahuinya yaitu, " Deklarasi Djuanda" , yang dikeluarkan pada 13 Desember 1957, yang menjadi tonggak penting dalam menegaskan kedaulatan laut Indonesia. Pada tahun 1939 batas wilayah laut indonesia masih diatur oleh otoritas Hindia-Belanda. Dalam aturan tersebut pulau-pulau di wilayah nusantara dipisahkan oleh laut dan setiap pulau hanya berhak atas 3 mil wilayah perairan yang di ukur dari garis pantai. Kapal-kapal asing pun bebas berkeliaran diantara pulau-pulau dan mengancam kedaulatan Indonesia. Karena itu tanggal 13 desember 1957 Kabinet Karya dibawah pimpinan perdana menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai "Deklarasi Djuanda".
      Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh wilayah kepulauan Indonesia, beserta laut di antaranya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Awalnya deklarasi Djuanda ditentang oleh hampir seluruh negara di dunia. Tetapi Pemerintah Indonesia tidak menyerah, selama bertahun-tahun Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang ada dalam deklarasi Djuanda agar diterima masyarakat Internasional. Perjuangan panjang itupun mencapai keberhasilan saat isi deklarasi Djuanda diakui dan ditetapkan oleh konvensi hukum laut PBB ke-3 pada tanggal 10 desember 1982.
ANCAMAN NYATA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA
Kondisi geopolitik di Asia Tenggara telah berubah seiring dengan persaingan hegemoni antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Situasi ini menciptakan dinamika baru di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian penting dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. Aspek pertahanan memegang peranan krusial dalam mengamankan jalur pelayaran strategis ini, mengingat potensi ancaman yang selalu mengintai. Presiden Joko Widodo telah menegaskan visi maritim Indonesia pada tahun 2014, dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan mengembalikan kejayaan sektor maritim negara. Salah satu pilar utama dari visi ini adalah pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut. Salah satu ancaman yang menonjol di wilayah Laut Natuna Utara adalah klaim sepihak Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Klaim ini dikenal sebagai "Sembilan Garis Putus-Putus" (Nine Dash Line). Situasi ini telah memicu berbagai insiden, seperti masuknya kapal penangkap ikan Tiongkok ke wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam upaya menanggapi situasi ini, Indonesia telah melakukan langkah-langkah diplomatik dan pertahanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan latihan militer Puncak Angkasa Yudha oleh TNI AU sebagai bentuk diplomasi pertahanan. Indonesia juga telah mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah teritorialnya, seperti penangkapan kapal penangkap ikan Tiongkok pada 2016.
      Selain itu, Indonesia juga telah melakukan upaya diplomatik dalam penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan, mengingat pentingnya wilayah ini bagi kegiatan ekspor-impor dan jalur perdagangan internasional Indonesia. Kebijakan One Belt One Road (OBOR) Tiongkok juga menjadi perhatian karena berpotensi menciptakan efek "borderless" di wilayah yang dilalui. Dalam rangka menegaskan kedaulatannya, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan memberi nama "Laut Natuna Utara" pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Pemberian nama ini didasarkan pada kesepakatan batas wilayah ZEE dengan Singapura dan Filipina, dan telah didaftarkan ke International Hydrographic Organization (IHO) untuk memperkuat landasan hukum Indonesia di wilayah tersebut. Penamaan Laut Natuna Utara menjadi simbol penting bagi Indonesia dalam menegaskan kedaulatannya di wilayah ini, sekaligus menunjukkan siapa yang berkuasa dan memiliki hak atas wilayah strategis tersebut.
      Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat mengabaikan ancaman terhadap kedaulatannya di Laut China Selatan. Langkah-langkah tegas harus diambil untuk melindungi integritas wilayah dan sumber daya alam Indonesia, serta menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Ini mencakup investasi dalam alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang modern, peningkatan jumlah dan kualitas personel angkatan laut, serta perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan terluar Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis untuk membangun front persatuan dalam menghadapi ancaman ini. Di samping upaya militer, diplomasi juga memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Indonesia harus terus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi, dengan berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil peran sebagai fasilitator dan penyeimbang di antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan menawarkan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
PERAN GENERASI MUDA INDONESIA MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN
      Upaya menjaga kedaulatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan militer saja. Masyarakat Indonesia, teruma generasi muda juga harus memiliki kesadaran dan partisipasi yang tinggi dalam mendukung upaya tersebut.
