Pertanyaan dari salah satu anggota komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham yang disampaikan langsung dalam rapat gelar pendapat (RDP) pada Rabu (25/8/2021) yang dipantau secara virtual perlu mendapat perhatian dan perlu diperbincangkan.
"Menurut temuan Lapor Covid-19 diduga Panglima TNI Hadi Thahjanto dan Gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster jenis Moderna. Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa, 24 Agustus yang lalu," kata Aliyah dalam rapat yang dipantau secara virtual.
Ia pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Menkes Budi Gunadi. Menurut dia, apabila informasi benar adanya, maka dipandang Pemerintah belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah.
Untuk itu perlu adanya pengetatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujarnya.
Dari cerita diatas kita bisa memperbincangkan, bahwa ada kasus perilaku yang dilakukan oleh para pejabat negara yang terlihat buru-buru untuk mendapatkan vaksin ketiga atau vaksin booster dengan menyerobot jatahnya para nakes. Benar-benar luar biasa, di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, malah kita disodorkan oleh krisis keteladanan terhadap pejabat negara. Pejabat bukan preman, yang seenaknya saja menyerobot jatah vaksin nakes untuk kepentingan pribadinya.
Pejabat negara seharusnya mempunyai sense of crysis ynag tinggi terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan. Kondisi di lapangan sapai saat, masih banyak masyarakat yang belum melakukan vsksin dosis pertama, karena maish ribetnya pendaftaran vaksinasi Covid-19 online. Demikian pula, palang pintu penanganan Covid-19 para tenaga kesehatan masih banyak sekali ynag belum vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga, ini malah main nyelonong aja.
Pak Senin, Pak Rebo, Pak Kemis dan masih  banyak lagi tetangga saya lainnya, yang sampai saat ini belum melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan gaptek. Bagaimana gencarnya iklan Ayo Vaksin sementara problematika yang dialami oleh sebagian besar warga desa yang gaptek kesulitan untuk mengakses informasi vaksinasi COvid-19. Perlu dilakukan monev vaksinasi  Covid-19 secara langsung di lapangan.
Bagaimana juga fakta dilapangan masih banyak juga para lansia yang belum melakukan vaksin dosis pertama dikarenakan ada ketakutan dan kecemasan akan vaksinasi Covid-19. Kalau para pejabat negara kan lebih gampang aksesnya, tapi tolong demi alasan kemanusiaan dan percepatan pertumbuhan ekonomi seyogyanya pejabat negara taat dan tunduk oleh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  (Pemda DIY) tegas terhadap pengalokasian Vaksin Moderna yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes) sebagai booster vaksin atau pemberian vaksin tambahan. Juru Bicara Satgas Covid-19 Pemda DIY, Berty Murtiningsih menegaskan booster vaksin jenis moderna hanya untuk nakes.
Seperti diketahui, pada kenyataannya sebagian pejabat  di beberapa daerah sudah ada yang lebih dulu mendapat booster vaksin jenis moderna itu.
"Untuk DIY vaksin Moderna hanya diberikan kepada nakes saja," kata Berty kepada Tribun Jogja, Kamis (26/8).
