Membangun Ekonomi Berkeadilan Melalui Prinsip Keuangan Publik Islam

Salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi islam adalah Membangun ekonomi yang berkeadilan. Dalam perspektif keuangan publik Islam, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga dengan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan semata, keuangan publik Islam menekankan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya negara, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip seperti zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah menjadi instrumen yang utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercipta distribusi kekayaan yang lebih merata dan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang sering kali menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.

Pengaturan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian negara. Keuangan publik mencakup berbagai aspek, seperti penerimaan negara yang berasal dari pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, serta pengeluaran negara yang digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jika keuangan publik tidak dikelola dengan baik, maka dampak buruk yang ditimbulkan bisa sangat besar, seperti meningkatnya defisit anggaran, inflasi yang tidak terkendali, utang negara yang semakin membengkak, hingga krisis ekonomi yang dapat mengganggu kestabilan nasional. Namun, sebaliknya, jika pemerintah mampu mengelola keuangan publik dengan baik, maka manfaat yang diperoleh akan sangat signifikan, misalnya dengan adanya alokasi anggaran yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah negara

Salah satu komponen utama dalam sistem keuangan publik Islam adalah zakat, yang merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditujukan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu; fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu. Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional yaitu zakat memiliki sifat ibadah yang tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Negara berperan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain zakat, Islam juga mengakui sistem perpajakan dalam bentuk kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim dalam negara Islam). Pajak dalam Islam ditekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Selain zakat dan pajak berbasis syariah, wakaf juga menjadi salah satu komponen penting dalam keuangan publik Islam. Wakaf memiliki potensi besar dalam membiayai berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan dan membantu mengurangi ketergantungan negara pada utang konvensional yang berbasis riba. Islam menolak praktik riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam, instrumen seperti bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) lebih diutamakan dalam aktivitas ekonomi negara. Dengan adanya sistem bagi hasil ini, masyarakat tentunya dapat berpartisipasi dalam investasi yang lebih adil dan tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.

Dalam keuangan publik Islam, pengelolaan anggaran harus berlandaskan pada prinsip maslahah (kemaslahatan umum). Ini berarti pengeluaran negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap dana yang dikeluarkan oleh negara harus bermanfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Dengan adanya prinsip ini, keuangan publik Islam dapat membantu menciptakan pemerataan ekonomi dan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi ketergantungan negara pada utang berbunga yang dapat membebani perekonomian negara dalam jangka panjang.

Salah satu manfaat utama dari penerapan keuangan publik Islam adalah terciptanya stabilitas ekonomi yang lebih kuat. Keuangan Islam lebih menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara. Dengan menghindari spekulasi dan transaksi yang tidak transparan, dengan sistem ini ekonomi dapat lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip bagi hasil dalam perbankan Islam dapat mendorong investasi yang produktif dan berbasis sektor riil sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi keuangan publik Islam juga menghadapi beberapa tantangan, Yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Banyak negara Muslim masih menggunakan sistem keuangan konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi agar konsep keuangan publik Islam dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, regulasi yang mendukung juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi keuangan Islam. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung penerapan zakat, wakaf, dan sistem perpajakan berbasis syariah agar dapat berjalan dengan efektif.

Selain regulasi, tantangan lainnya adalah kejelasan dalam pengelolaan dana publik. Efektivitas sistem keuangan Islam sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan jelas dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang tepat agar dana yang dikumpulkan melalui zakat, wakaf, dan pajak dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Jika tata kelola keuangan publik Islam dapat diterapkan dengan baik, maka sistem ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil

Pengaturan keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam kegiatan ekonomi yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah karena dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Keuangan publik mencakup beberapa aspek penting mulai dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan dari sektor BUMN, hingga sumber penerimaan lainnya, serta pengeluaran negara yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika keuangan publik tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif seperti meningkatnya defisit anggaran yang dapat memicu inflasi tak terkendali, menurunnya daya beli masyarakat, membengkaknya utang negara, hingga ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. 

Namun, apabila pemerintah mampu dalam mengelola keuangan publik dengan baik, jelas, dan akuntabel, manfaatnya akan sangat berdampak besar bagi perekonomian, mulai dari perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang efektif, peningkatan kualitas layanan publik, penciptaan lapangan kerja baru, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dapat mengurangi kesenjangan sosial dan terciptanya keadilan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah negara, sehingga setiap individu berkesempatan untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, dan jelas menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, di mana pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara juga harus menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal demi kepentingan seluruh masyarakat, sehingga sistem keuangan publik yang terkelola dengan baik dapat menjadi fondasi yang kuat bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang.