Mohon tunggu...
Julkhaidar Romadhon
Julkhaidar Romadhon Mohon Tunggu... Administrasi - Kandidat Doktor Pertanian UNSRI

Pengamat Pertanian Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya. Http//:fokuspangan.wordpress.com Melihat sisi lain kebijakan pangan pemerintah secara objektif. Mengkritisi sekaligus menawarkan solusi demi kejayaan negeri.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Nasib Bangsa dan Bulog Pasca Penghapusan Rastra

10 Oktober 2018   10:26 Diperbarui: 10 Oktober 2018   13:45 4211
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Secara kelembagaan, kesehatan keuangan Perum BULOG pasti sangat terganggu. Ketika beras pengadaan selama ini yang diserap tidak dapat disalurkan secara penuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Operasional Tri Wahyudi Saleh yang mengindikasikan terdapat 200.000 ton CBP yang rusak karena tidak tersalurkan sejak Februari dari stok sebesar 2,3 juta ton. "Permasalahannya adalah kami diharuskan menyerap tetapi tidak bisa menyalurkannya," katanya.

radarlamsel.com
radarlamsel.com
Dirut BULOG Buwas Cepat Tanggap

Sifat intelejen yang terlatih waktu di Kepolisian mempermudah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mencium fakta kerugian pada tahun 2017. Sehingga patut diacungi empat jempol ketika Buwas mengutarakan isi hatinya pada rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IV DPR.

Ia terang-terangan meminta agar bantuan pangan non tunai (BPNT) pada 2019 dapat dikembalikan dalam bentuk beras. Ia pun menyampaikan dalam perancangan RAPBN 2019 perlu memperhatikan stok beras yang dikuasai oleh Perum Bulog sehingga dapat menambah pangsa pasar stok beras perusahaan plat merah tersebut.

Menurutnya dalam RAPBN Kementerian Sosial pada 2019 terdapat alokasi dana sebesar Rp20,8 triliun yang diarahkan untuk program beras sejahtera tetapi melalui mekanisme BPNT. "Mohon dukungan agar alokasi sebesar itu dapat mengakomodasi kegiatan bansos rastra melalui mekanisme natura dan bukan BPNT," katanya.

Selain menghadap DPR RI, ternyata Buwas juga sudah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo, Kemensos dan Kantor Staf Presiden.

"Soal BPNT kami sudah bicarakan termasuk ke kantor staf kepresidenan, ke Kementerian Sosial dan kami juga sampaikan kepada Presiden langsung secara lisan. Prinsipnya, Presiden setuju hanya bagaimana regulasinya akan dibicarakan," (http://www.bulog.co.id).

Menurutnya, penting agar usulan dapat terealisasi pada 2019 karena secara tidak langsung BNPT berpengaruh kepada naik turunnya harga beras nasional. Masyarakat yang memegang dana tunai akan langsung masuk ke pasar bebas untuk mendapatkan beras. Dengan begitu, harga beras tidak stabil, sulit dikendalikan dan cenderung bisa dikuasai tengkulak. Selain itu juga rawan oleh kartelisasi beras.

8436521e-6df7-4193-ac5f-b4f01a5fa70c-169-5bbd713b43322f34cb452952.jpeg
8436521e-6df7-4193-ac5f-b4f01a5fa70c-169-5bbd713b43322f34cb452952.jpeg
Pernyataan diatas, sebenarnya sudah lama penulis ulas setahun yang lalu. Program BPNT merupakan adopsi system voucher pangan di Negara Donald Thrump Amerika Serikat. Sudah bisa dipastikan system ini menganut mekanisme pasar bebas. Dimana harga ditentukan oleh pasar, atau tergantung kekuatan supply dan demand. Namun karena di AS kekuatan penjual dan pembeli sama-sama kuat, maka pasar berjalan efektif dan relatif tidak ada gejolak kenaikan harga berarti.

Artikel Rujukan 1

Artikel Rujukan 2

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun