Dikutip dari pernyataan Kepala dinas sosial Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Indar Daeng Silasa (Senin, 20/8/2018) mengungkapkan, meski program yang diluncurkan pemerintah pusat bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bantuan pangan non tunai BPNT, namun karena letak geografis yang berbukit-bukit serta masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara maksimal, menyebabkan program BPNT di Toli toli sulit terlaksana.
"Selain belum tersedianya perangkat, kendala lain yang ditemui dilapangan yakni belum adanya E-warung atau kios khusus yang dapat dipergunakan membelanjakan voucher yang terdapat dalam kartu BPNT" (Kondisi Geograifs Jadi Kendala Program BPNT di Tolitoli).
Lain di Toli-Toli, lain juga dengan yang di Bengkulu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu mengatakan bahwa program BPNT di kotanya terkendala tempat pengambilan BPNT. Meskipun jumlahnya banyak, namun sebagian besar dikhawatirkan belum bisa memaksimalkan pemaksimalan BPNT itu sendiri. Dicontohkan seperti BRILink yang ada discounter handphone maupun toko yang notabenenya bukan toko atau warung manisan yang menjual kebutuhan bahan pokok seperti beras dan telur ayam
(Evaluasi Kendala Realisasi BPNT) Â Â
Selanjutnya, kelemahan BPNT juga terungkap dari hasil kunjungan DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara. Anggota Komisi VIII DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyak kendala terhadap penerapan program unggulan pemerintah itu. Dia menilai, salah satu penyebab utama timbulnya masalah penyaluran BPNT adalah tidak akuratnya data yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial.
Permasalahan BPNT ditemukan oleh Komisi IV saat berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Di sana, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyampaikan kepada anggota dewan bahwa tidak ada saldo pada kartu yang diberikan oleh pemerintah melalui bank penyalur.
(Legislator Ungkap Kendala Program BPNT).
Ini akan menjawab pertanyaan mengapa Budi Waseso menolak menerima impor beras dengan alasan gudang penuh. Sebenarnya kecukupan stock beras selama beberapa tahun terakhir akan mengalami pergeseran. Stock di gudang BULOG selalu menjadi patokan bagi pemerintah, untuk memutuskan impor atau tidak.
Mengapa stock BULOG dijadikan acuan? Hal ini karena stock BULOG lah yang bisa dikuasai pemerintah, riil dan mudah dalam penghitungan. Pemerintah tidak perlu menjadikan stock beras yang berada di tempat lain, seperti pedagang, rumah tangga sebagai acuan. Karena stock ini tidak bisa dimobilisasi jika terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.
Alasan kuat impor diperbolehkan karena melihat stock yang dikuasai BULOG. Pada tahun 2018 ini, ketika terjadi pergeseran kebijakan rastra menjadi BPNT, telah membuat perbedaan pandangan terhadap stock beras yang harus dikuasai oleh BULOG.
